7 Perintah Jokowi Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tujuh arahan dalam persiapan rencana pemindahan Ibu Kota. Salah satu arahan tersebut, Jokowi menginginkan angkutan di ibu kota baru berjalan tanpa sopir alias autonomous vehicle.

Dikutip dari laman Setkab, Kamis (16/1/2020), arahan pertama berkaitan dengan legislasi dan regulasi-regulasi. "Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR agar bisa diselesaikan,” ujar dia.

Hal kedua berkaitan dengan kelembagaan. Ia meminta agar bisa diselesaikan sehingga hal-hal berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang dibentuk, yaitu Badan Otoritas Ibu kota.

Ketiga berkaitan dengan desain. Jokowi melihat bahwa gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi gagasan desain tersebut merupakan desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah sehingga ia harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan bahwa di ibu kota baru nanti transportasi umumnya atau massalnya akan menggunakan autonomous vehicle, pun halnya kendaraan privatnya juga akan gunakan autonomous car.

“Sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Riset ini berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan karena infrastruktur kalau kita mau betul-betul siap betul, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle,” ujar Presiden.

Kemudian, Presiden juga menyampaikan yang berkaitan dengan lahan. “Kita tahu yang disiapkan sekarang 256.000 hektar dan plus untuk riset ada 410.000 hektar, totalnya. Yang akan kita gunakan adalah 56 hektar, itu di inti dan yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektar,” tuturnya.

Jokowi pun meminta terkait masalah lahan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dengan Menteri LHK agar dapat segera dirampungkan sehingga arsitek designer planner-nya bisa masuk dan menyelesaikan desain.

Berkaitan dengan skema anggaran, Presiden menyampaikan, pertama, infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU. “Kemudian untuk kluster pemerintahan yang berkaitan dengan istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah. Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP ataupun dikerjakan oleh investasi,” tambah Presiden.

Dengan demikian, Presiden berharap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa. Analisis yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk anggaran pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun.

Arahan yang ketujuh, Presiden menyampaikan berkaitan dengan lingkungan hidup. Ibu kota baru memiliki konsep negara rimba nusa.

"Artinya, semua pihak memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan rehabilitasi dan diperbaiki. Hutan yang konservasi yang juga rusak juga kita perbaiki,” ujar Presiden.

Di akhir, Jokowi minta Menteri LHK agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan nursery untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman-tanaman lain yang diharapkan dalam 100 hektare itu bisa disiapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ.