Pembangunan Gedung Pemerintah di Ibu Kota Baru Tak Pakai Dana Asing

Liputan6.com, Jakarta - Proyek pembangunan ibu kota baru di Penajaman Paser, Kalimantan Timur banyak dilirik investor asing. Salah satunya oleh Masayoshi Son, pendiri SoftBank yang berani menggelontorkan dana hingga USD 40 miliar.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembangunan gedung pemerintah akan tetap menggunakan dana APBN.

"Kantor pemerintah itu enggak dibayarin orang, kita mau dibayar pakai APBN," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Selain kantor pemerintahan, investor bisa menanamkan modalnya di ibu kota baru. Misalnya kluster pendidikan tinggi, rumah sakit hingga pusat penelitian berstandar internasional.

"Kluster-kluster lain monggo, bisa kita omongin. Tapi kami yang ngatur loh," kata Luhut menegaskan.

Tak hanya Jepang, Luhut menyebut investor negara lain seperti Hong Kong dan Korea pun tertarik berinvestasi di Ibukota baru. Namun semua masih dalam tahap negosiasi. Tinggal pemerintah saja yang nanti menentukan investor mana saja yang bisa masuk ke pembangunan ibukota baru.

Saat ini Presiden Joko Widodo sedang memilih enam sampai tujuh International World Class Desain untuk proyek gedung dan perangkatnya. Beberapa diantaranya berasal dari Amerika dan Jepang.

Terkait porsi investasi dari masing-masing investor, saat ini masih dalam pembahasan. Luhut menyebut akan ada perubahan porsi investasi dalam pembangunan ibu kota baru. Diperkirakan Presiden Jokowi akan mengambil keputusan dalam hal ini pada bulan Januari.

"Kira-kira Presiden buat keputusan itu bulan Januari," kata Luhut mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan rancangan undang-undang (RUU) tentang Ibu Kota baru sudah rampung. Pemerintah akan menyerahkan RUU ini kepada DPR pada pekan depan.

"Draf RUU Ibu Kota sudah rampung. Minggu depan, saya harapkan insyaallah kita sampaikan kepada DPR," kata Jokowi saat berbicang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Namun, rancangan UU tersebut belum dibahas terkait Jakarta. Dia menjelaskan, RUU ini masih menjabarkan soal proses pemindahan Ibu Kota baru yang dipimpin oleh Badan Otorita.

"Mengenai Pemerintahan kemungkinan masih di bawah Provinsi Kaltim. Tapi nanti kan ini pembahasannya di dewan," ungkap Jokowi.