Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Pemerintah Royal Beri Pembiayaan Agar UMKM Naik Kelas

Kontribusi UMKM Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen dari total 64,18 juta UMKM.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Feb 2020, 20:30 WIB

Diterbitkan 14 Feb 2020, 20:30 WIB

Geliat UMKM di Malang yang Makin Menggiurkan

Berbagai makanan ringan produksi UMKM di salah satu pusat oleh - oleh di Malang (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Jakarta - Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2018 mencatat kontribusi UMKM Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen dari total 64,18 juta UMKM. UMKM juga menyumbang 14,3 persen ekspor Indonesia ke berbagai negara

Namun mayoritas UMKM didominasi usaha mikro dan ultra mikro. Sehingga rata-rata konsumsinya kecil.

"Pertumbuhan output usaha kecil lumayan tinggi dan untuk mikro dibawah pertumbuhan ekonomi nasional," kata Kepala UKM Center Universitas Indonesia Zakir Sjakur Machmud di Jakarta, Jumat (14/2).

Jenis usaha UMKM terbesar di sektor pertanian sebanyak 49,9 persen dengan atau 26 juta pelaku usaha. Disusul perdagangan besar dan eceran sebanyak 23,3 persen atau 12 juta pelaku usaha.

Di posisi ketiga sebanyak 8,5 persen atau 4 juta pelaku usaha bergerak di sektor penyediaan akomodasi dan makan minuman.

Hingga tahun 2018, pemerintah telah menyalurkan pinjaman hingga Rp 1.134,7 triliun. Tersalurkan lewat kredit bank, kredit non bank, fintech lending (P2P lending), PKBL dan BLU.

Di 2019, pemerintah menggelontorkan pembiayaan untuk UMKM hingga Rp 6,06 triliun. Disalurkan lewat di lebih dari 20 kementerian dan lembaga, 118 rencana aksi/kegiatan dan 3 pilar pengembangan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gelontorkan Dana Besar-besaran

Pengusaha Kerupuk Keluhkan Kenaikan Harga Tepung Tapioka

Pekerja mengeringkan kerupuk kaleng di industri UMKM Nineung di Pamulang, Tangsel, Banten, Jumat (21/6/2019). Kenaikan harga tepung tapioka yang mencapai lebih dari seratus persen semenjak beberapa bulan terakhir menyebabkan produsen kerupuk mengurangi kualitas kerupuk. (merdeka.com/Arie Basuki)

Penggelontoran dana besar-besaran ini kata Zakir sebagai bentuk upaya pemerintah memprioritaskan UMKM. Bahkan UMKM sudah jadi fokus kebijakan pemerintah. Tujuannya agar UMKM bisa naik kelas.

Zakir menyebut untuk mewujudkannya UMKM perlu didorong untuk bertransformasi ke pasar digital. Memang bukan jadi faktor utama UMKM bisa naik kelas. Tetapi, dengan digitalisasi UMKM bisa mempercepat proses naik kelas atau sebagai kendaraannya.

"Digital bisa membantu mempercepat dan membantu naik kelas yang lebih efisien," kata Zakir.

Dengan begitu, lanjut dia, bisa mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya saja, masih banyak kendala yang perlu dihadapi seperti persaingan usaha dan pemasaran produk.

Padahal dengan digitalisasi, UMKM secara langsung terbantu dari segi pemasaran produk. Namun hal ini banyak yang belum dipahami para pelaku UMKM.

Lanjutkan Membaca ↓