Disoroti DPR, Mentan Evaluasi Program Kerja Sektor Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR RI kembali menggelar rapat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo guna membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020.

Dalam rapat yang dihadiri oleh 48 anggota dari 9 fraksi, Komisi IV minta agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pada sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan pada periode 2015-2019.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak permasalahan di lapangan terhadap program terdahulu, seperti program pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan ayam senilai hampir Rp 850 miliar. Kemudian program pengembangan lahan rawa pertanian, serta Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dinilai tidak mencapai sasaran.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan saran dan rekomendasi Komisi IV telah ditindak lanjuti, begitu juga dengan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian periode 2015-2019.

"Telah kami tindak lanjuti dan menjalankan perbaikan program Menteri Pertanian Tahun 2020. Beberapa permintaan berupa data dan hasil evaluasi di antaranya data stok dan kebutuhan daging nasional, populasi hewan ternak, wajib tanam dan realisasi bawang putih, data KUR pertanian, serta data rekapitulasi temuan Inspektoral Jenderal," jelas Limpo, Senin (17/2/2020).

Untuk informasi, dalam anggaran tahun 2020, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi sebesar Rp 21,05 triliun dari APBN.

Dalam usulan perubahan anggaran yang diajukan Kementan, sejumlah penambahan anggaran terjadi pada sektor Sekretariat Jenderal sebesar Rp 25 miliar, Badan PPSDM Pertanian bertambah Rp 125 miliar dan Badan Ketahanan Pangan bertambah sebesar Rp 100 miliar.

Sementara itu, pengurangan anggaran terjadi pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp 150 miliar, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp 100 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Corona, Kementerian Pertanian melakukan tiga tahapan mekanisme karantina barang impor. Pada tahap pertama dilakukan penundaan impor terhadap komoditas pertanian.

"Delay ini tidak berarti menutup," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis, (30/1).

Barang yang sudah datang lalu dilakukan isolasi. Tahap ini dilakukan dengan cara jemput bola. Barang yang terlanjur masuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.  

"Yang ketiga baru sampai di pintu kita," ujarnya.

Untuk sementara waktu, Yasin menyebut tidak membuka keran impor barang dari China. Meski begitu Syahrul enggan menyebutkan Indonesia menutup keran impor dari China. Sebab hal itu kurang elok untuk diplomasi perdagangan Indonesia.

"Bahasa itu tidak terlalu bagus untuk diplomasi perdagangan kita," singkatnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com