Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Sri Mulyani Lantik Febrio Nathan Kacaribu Jadi Kepala BKF

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, peran BKF untuk mengoptimalisasikan tax ratio di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha sangat diperlukan.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 03 Apr 2020, 15:10 WIB

Diterbitkan 03 Apr 2020, 15:10 WIB

Menkeu Sri Mulyani melantik 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yakni Basuki Purwadi sebagai Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Febrio menggantikan Suahasil Nazara yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Sri Mulyani menyampaikan kepada Febrio bahwa butuh langkah yang responsif dan antisipatif di dalam situasi extraordinary seperti sekarang ini.

“Responsif untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19, dan antisipatif untuk bisa merespon kondisi terkini dengan berbagai bauran kebijakan hingga beberapa tahun ke depan”, terang Sri Mulyani, Jakarta (3/4/2020).

Tantangan yang perlu diantisipasi dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BKF yaitu mengenai krisis kesehatan yang mempengaruhi dinamika perekonomian global, imbuh Sri Mulyani.

”Hal ini sangat berimbas pada kondisi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika keadaan ekonomi menjadi genting, yang diperlukan adalah pengelolaan kebijakan yang efektif sehingga dampak serta biaya dalam melewati situasi sulit dapat diminimalisasi”, ujarnya.

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bagaimana BKF bisa memperkirakan ekonomi ke depan agar APBN tetap berfungsi menjadi katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya menjaga perekonomian tetap stabil dan bertahan di tengah kondisi saat ini.

”Di tengah masifnya persoalan kesehatan, kita harus tetap memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi”, jelas Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan, peran BKF untuk mengoptimalisasikan tax ratio di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha sangat diperlukan. Hal ini menuntut BKF agar inovatif dan kreatif dalam menyelesaikannya.

”Gap dari sisi administrasi perpajakan contohnya merupakan area eksplorasi yang penting di tengah dilakukannya banyak relaksasi kebijakan fiskal. Salah satu elemen administrasi akan dipengaruhi oleh digitalisasi dan terkoneksinya perekonomian seluruh dunia yang menimbulkan tantangan sendiri bagi penerimaan negara”, ucap Menkeu.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Dirut LMAN

Menteri Kabinet Kerja Jilid I Hadiri Pelantikan Presiden-Wapres

Menteri Keuangan, Sri Mulyani melambaikan tangan saat tiba menghadiri pelantikan Presiden dan Wapres 2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Selain melantik Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Menkeu juga melantik Basuki Purwadi sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (Dirut LMAN). Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupakan promosi dan mutasi di lingkungan BKF dan LMAN.

Sebagai penutup, Menkeu meminta kepada kedua pejabat yang baru saja dilantik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan di tengah situasi pandemi Covid-19.

”Saya ingin agar anda berdua menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bertugas, kita semua tahu dalam menghadapi situasi dan cobaan yang tidak mudah, baik secara perorangan maupun institusi ataupun dunia. Kita semua akan melakukan tugas kita tanpa kompromi dari sisi profesionalitas, loyalitas, dan integritas. Jaga tingkah laku dan pikiran dalam situasi yang luar biasa ini, selamat bekerja”, tutup Menkeu.

Lanjutkan Membaca ↓