5,8 Juta Keluarga Miskin di Desa Bakal Dapat Bantuan Rp 600 Ribu per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial kepada warga miskin sesuai dengan kapasitas dan juga dampak yang ada di daerahnya masing-masing. Bantuan tersebut untuk meringankan beban di tengah hantaman pandemi Corona Covid-19.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan dana tambahan bagi keluarga miskin di desa yang terdampak Corona Covid-19. Inisiasi tersebut muncul lantaran adanya keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerinth pusat maupun daerah.

"Pemerintah telah menyiapakan kebijakan yang akan dirilis dalam waktu yang tidak lama, yaitu memberikan juga serupa dengan bansos, yaitu kita akan memberikan suatu tambahan dana bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa, yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Astera dalam "Dialogue Kita, Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19" secara virtual, Rabu (8/4/2020).

Menurut perhitungan sementara yang disampaikan Astera, terdapat kurang lebih 5,8 juta Kepala Keluarga miskin di desa. "Jadi ini jumlahnya cukup besar," ujarnya.

Dari kebijakan tersebut, direncanakan masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan.

"Jadi nanti dana desa itu yang tadinya penggunaannya untuk cash forward dan juga pemberdayaan masyarakat, ini nanti akan ada satu menu baru yaitu BLT atau bansos yang diberikan kepada desa," jelasnya.

Adapun anggaran yang dibutuhkan dari dana desa ini bervariasi untuk masing-masing desa.

"Kisarannya bisa mencapai sekitar Rp 24 triliun atau setara sekitar 25-30 persen dari dana desa. Tapi ini semuanya tergantung dari jumlah hasil assessment kita terhadap penduduk desa yang eligible untuk kebijakan ini," ungkap Astera.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau  Jokowi mendapatkan laporan pada akhir Maret dana desa belum disalurkan dengan maksimal. Sebab itu, Mantan Gubenur DKI Jakarta meminta kepada Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar untuk membuat pedoman agar program padat karya tunai bisa diterapkan.

"Saya minta dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai bisa betul-betuk masif dan tepat sasaran," ungkap Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020).

Di Maret ini, dana desa baru tersalurkan 32 persen. Hal tersebut, kata Jokowi, baru dikeluarkan Rp 9,3 triliun dari 4 tahap. Pertama 28 triliun jika ditotal jadi Rp 72 triliun.

"Baru 13 persen, masih kecil sekali," jelas Jokowi.

Sebab itu, Jokowi menjelaskan program padat karya harus diprotitaskan kepada keluarga miskin, pengangguran. Dia juga meminta agar upah yang diberikan bisa dilakukan setiap hari.

 "Kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari. Tapi kalau nggak bisa ya satu minggu," jelas Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar pelaksanaan padat karya tunai dilakukan dengan menjaga jarak aman. Sehingga kegiatan tersebut tidak jadi penyebaran Covid-19.

"Menjaga jarak dan memakai masker," ungkap Jokowi.