Anggota DPR Pertanyakan Koreksi Besaran Defisit Jadi 6,27 Persen

Liputan6.com, Jakarta Angka pertumbuhan ekonomi dan pelebaran angka defisit anggaran nasional dikritisi anggota DPR. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I tercatat di kisaran 4,5-4,7 persen.

"Ternyata pada 5 Mei 2020 BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Q1 (kuartal I), pada tingkat 2,97 persen," ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, seperti dikutip Selasa (19/5/2020).

Dia menuturkan jika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengoreksi besaran defisit APBN 2020. Seperti disampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 dipatok pada angka 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Namun Bu Menkeu dalam jumpa pers secara virtual Senin sore mengumumkan bahwa ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27 persen. Jadi defisitnya melonjak dari Rp 852,9 triliun menjadi sekitar Rp 1.028,5 triliun," jelas dia.

Dia mengaku sudah menduga akan ada pelebaran angka defisit dari 5,07 persen sebagai prediksi. Sebab, pemerintah memang harus menghadapi pandemi penyakit virus corona (COVID-19) yang berefek ke seluruh sektor perekonomian.

Namun, Misbakhun mempertanyakan adanya koreksi besaran defisit menjadi 6,27 persen. Sri Mulyani diminta menyampaikan kondisi ini kepada anggota Dewan.

"Sudah disampaikan bahwa sangat terbuka untuk menggelar rapat di luar masa sidang karena ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” lanjut Misbakhun.

Menurut dia, harus ada ketepatan dalam menyusun prediksi dalam APBN. Agar pemerintah tepat dalam merumuskan kebijakan.

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar jadi Rp 1.028,5 triliun. Angka tersebut mencapai 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Prediksi Sri Mulyani ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54 Tahun 2020 yang sebesar Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit ini terjadi akibat pemerintah memberikan anggaran tambahan demi pemulihan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan COVID-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ujar Sri Mulyani dalam video conference, di Jakarta Senin (18/5/2020).

Secara hitung-hitungannya, pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun dari perkiraan pemerintah dalam Perpres 54/2020 menjadi Rp 1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp 1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp 286,6 triliun.

Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp 2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp 1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp 760,7 triliun, dari sebelumnya Rp 762,2 triliun.