YLKI Sebut Pemerintah Tak Konsisten Soal Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pemerintah tidak konsisten dengan enggan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meski harga minyak dunia anjlok.

"Pemerintah inkonsistensi kebijakan di bidang energi termasuk soal penurunan harga (BBM). Ini penyakit lama," ujar dia melalui diskusi virtual di kanal Zoom, Jumat (22/5/2020).

Tulus Abadi mengatakan, kebijakan menahan penurunan harga BBM sepenuhnya membebani masyarakat selaku pengguna, yang saat ini tengah dihadapkan pada kondisi sulit akibat pandemi covid-19.

Terlebih, keberadaan Pertamina yang menyandang status perusahaan BUMN bertujuan ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat.

Selain itu, kebijakan menahan penurunan harga BBM harus disampaikan secara transparan sehingga tidak menimbulkan praduga pada tataran masyarakat.

Apalagi di tengah pandemi ini masyarakat menjadi lebih sensitif perihal kebijakan yang menyangkut persoalan ekonomi.

"Kebijakan harus bersifat transparan. Karena kemampuan orang membeli minyak itu berbeda dengan harga saat ini," lanjut dia.

Tulus menambahkan, pemerintah juga tidak boleh mengalokasikan uang hasil penjualan BBM untuk pembiayaan belanja impor. Cara ini, dianggap minim manfaat bagi perbaikan kondisi ekonomi domestik.

"Kalau untuk tujuan impor sangat tidak efisien. Sebaliknya kalau tidak diturunkan ini untuk apa? Intinya tidak boleh untuk berkaitan impor," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara mengenai keputusan pemerintah belum juga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) padahal harga minyak dunia terus turun. Menurutnya, jika harga minyak belum juga diturunkan maka rakyat harus tahu tujuan hasil penjualan BBM.

"Dalam hati kecil saya baik saja harga minyak tidak turun asal rakyat diberitahu harga minyak harusnya sekian sengaja kita tidak turun karena pembeli minyak adalah yang punya motor apalagi punya mobil. Nah uang dari anda ini akan kita gunakan untuk ini, ini dan ini," ujarnya melalui Video Conference, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Dahlan Iskan mengatakan, kebijakan menahan penurunan harga BBM harus disampaikan secara transparan sehingga masyarakat tidak gelisah membandingkan kondisi dalam negeri dengan negara lain. Apalagi tujuan dari perusahaan BUMN adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

"Untuk apa ini harus transparan orang mampu beli minyak meski dengan harga yang sekarang ini. Ada yang punya banyak mobil tetap membeli minyak. Maka uang nya harus digeser ke yang miskin kemudian bisa menimbulkan daya beli mereka," paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga tidak boleh mengalokasikan uang hasil penjualan BBM untuk meningkatkan belanja impor. Sebab, sama saja tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dalam negeri.

"Masalahnya adalah hasilnya untuk apa? kalau untuk membeli barang impor menurut saya sangat tidak baik. Maka sebaiknya kalau tidak diturunkan dan rakyat tidak marah maka ini untuk apa? tidak boleh untuk impor karena ini justru kebalikan nanti," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com