Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Sukses Tekan Laju Kemiskinan, Rp 41 triliun Dana Desa Difokuskan ke Padat Karya

bakal alokasikan sisa anggaran penanganan Covid-19 untuk program [padat karya

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 28 Jul 2020, 15:50 WIB

Diterbitkan 28 Jul 2020, 15:50 WIB

Jalan di pedesaan yang pembangunannya menggunakan dana desa. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bakal alokasikan sisa anggaran penanganan Covid-19 untuk program padat karya.

Adapun anggaran yang tersisa sekitar Rp 41 triliun. Menurutnya, program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dinia efektif untuk menekan laju kemiskinan di desa.

“Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa sekitar Rp 41 Triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD,” ujarnya dalam konferensi pers Selasa (28/7/2020).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di desa dalam periode Maret 2019 – Maret 2020 mengalami penurunan hingga 0,03 persen. Berbeda dengan angka kemiskinan di perkotaan yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen.

“PKTD sangat penting, karena sebelum covid 19 dan dana desa mulai salur pada akhir Januari, kita saat itu fokus pada PKTD. Ada satu kenyataan bahwa hasil yang menunjukkan terjadinya penurunan kemiskinan di Bulan Maret 2020,” ujarnya.

Selain untuk rebound ekonomi desa, PKTD juga dilakukan untuk merespon arus migrasi yang kembali ke desa. Hingga 27 Juli 2020, program PKTD telah menyerap sebanyak 785.845 pekerja laki-laki dan 54.870 pekerja perempuan.

“Nah upah kerja yang dikeluarkan dalam PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengurangan kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diatur dalam SE

Perbaikan irigasi subak di Bali menggunakan dana desa (Foto: Dok Kemendes)

Lebih lanjut, arahan fokus penggunaan dana desa untuk PKTD ini tertuang dalam SE Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 15/2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jadi tujuan kita untuk PKTD ini, intinya, adalah untuk meningkatkan daya beli, menguatkan usaha BUMDes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di desa,” pungkas dia.

Kementerian PUPR Salurkan Rp 4,8 Triliun untuk 387 Ribu Pekerja Padat Karya

Sejumlah warga di Desa Sungai Talang, Bungo, Jambi, usai menerima bantuan sembako di tengah pandemi dan ramadan. Sembako yang diberikan warga tersebut berasal dari dana karbon di Hutan Lindung Bujang Raba. (Liputan6.com / dok KKI Warsi/ Gresi Plasmanto)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan, hingga 23 Juli 2020, program padat karya tunai yang diadakan kementeriannya telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 387.548 orang.

Adapun dana yang telah disalurkan kepada sekitar 387 ribu orang tersebut yakni sebesar Rp 4,8 triliun, atau 42,7 persen dari total anggaran program padat karya tunai di 2020 yang sebesar Rp 11,3 triliun.

Dalam pemaparannya, Menteri Basuki mengatakan, program padat karya tunai Kementeria PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, padat karya tubai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaannya nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Menteri Basuki, Kamis (23/7/2020).

Sebagai rincian, anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Lanjutkan Membaca ↓