Seluruh PNS akan Dapat Pulsa Telepon Rp 200 Ribu per Bulan Mulai 2021

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan menaikkan besaran uang pulsa PNS Kemenkeu untuk mendorong kinerja di tengah pandemi, yang mana menerapkan prinsip flexible working space (kerja dimana saja). 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani membenarkan bahwa pemberian pulsa ini dilakukan untuk seluruh PNS.

"Ya, berlaku untuk semua Kementerian/Lembaga," ujar Askolani saat dihubungi Liputan6.com melalui pesan singkat, Minggu (23/8/2020).

Dirinya menambahkan, sebelumnya Kemenkeu sudah menganggarkan uang pulsa sebesar Rp 150 ribu untuk tahun 2021. Dananya berasal dari anggaran sarana dan prasarana IT.

Namun dengan kondisi saat ini, maka Kemenkeu terus melakukan penyesuaian. "Sekarang sudah berlaku Rp 150 ribu, dan akan diupdate jadi Rp 200 ribu," ujar Askolani.

Sebelumnya, Yusman, salah satu pegawai Direktorat Surat Utang Negara Kemenkeu mengusulkan agar uang pulsa bagi PNS Kemenkeu dinaikkan.

Hal ini dikarenakan rapat via platform meeting virtual hampir setiap hari dilakukan sehingga pulsa yang terpakai juga melonjak.

"Pekerjaan apapun terus kami respon walaupun itu hari libur, Sabtu atau Minggu, karena persiapan penerbitan selalu memakan waktu dan persiapan yang cukup kompleks, maka mau tidak mau work life balance kami terganggu," ujar Yusman.

"Belum lagi koordinasi yang kami lakukan melalui zoom itu sehari bisa 3 sampai 4 kali rapat minimal waktu -2 jam, sehingga biaya pulsa pun menjadi melonjak," lanjut dia.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pemberian pemberian pulsa untuk para PNS di lingkungan Kemenkeu. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang menerapkan flexible working space (FWS) sebagai langkah new normal atau kebiasaan baru di lingkungan Kemenkeu.

Dengan FWS, maka seluruh pegawai Kemenkeu bisa memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawainya. Untuk itu, beberapa pegawai Kemenkeu mengusulkan adanya pemberian uang pulsa untuk menunjang FWS ini.

"Pekerjaan apapun terus kami respon walaupun itu hari libur, Sabtu atau Minggu, karena persiapan penerbitan selalu memakan waktu dan persiapan yang cukup kompleks, maka mau tidak mau work life balance kami terganggu. Belum lagi koordinasi yang kami lakukan melalui zoom itu sehari bisa 3 sampai 4 kali rapat minimal waktu -2 jam, sehingga biaya pulsa pun menjadi melonjak," beber Yusman, salah satu pegawai Direktorat Surat Utang Negara Kemenkeu dalam siaran Town Hall Meeting, Jumat (21/8/2020).

Menanggapi itu, Menkeu Sri Mulyani meminta kepada pejabat terkait untuk mempertimbangkan aspirasi mengenai pemberian pulsa kepada pegawai Kementerian Keuangan.

Menurut dia, banyak anggaran yang tidak terpakai karena COVID-19 bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.

"Cuma tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan. Saya sudah mengatakan toh kita kan, anggaran kita banyak yang nggak kepake untuk tadi untuk snack meeting, untuk traveling, kalau Yusman harusnya DJPPR kan belanja kita untuk marketing lah, untuk apalah itu kan nggak ada sekarang, ya udah dipakai untuk bayar pulsa kamu saja pasti bisa kalau cuma Rp 300 ribu, itu menurut saya policy dari pimpinan saja," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menilai pemenuhan biaya pulsa untuk pegawai Kemenkeu perlu diberikan. Apalagi bagi yang bekerjanya terbukti melebihi jam kantor.

"Menurut saya apa yang kamu minta fair, Rp 300 ribu tolong lihat saja dari sisi anggaran DJPPR, terutama untuk tim yang harus kerja extra hours ya mestinya bisa diberikan tambahan uang pulsanya," jelas dia.

Menyambung permintaan pegawai Kemenkeu ini, Dirjen Anggaran Askolani mengatakan anggaran untuk kebutuhan pulsa sudah diperbaharui yakni sebesar Rp 200 ribu. “Update-nya Rp 200 ribu, cukup itu sudah kita hitung,” tandasnya.

Sebelumnya, diketahui Kemenkeu sudah menganggarkan uang pulsa sebesar Rp 150 ribu untuk tahun 2021. Dimana dananya berasal dari anggaran sarana dan prasarana IT. Namun dengan kondisi saat ini, maka Kemenkeu terus melakukan penyesuaian.