Sederet Upaya Pemerintah Selamatkan UMKM di Tengah Pandemi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman menyebut peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini pemerintah pun tengah serius meningkatkan UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Berbagai kebijakan dibuat. Tujuannya untuk menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Salah satunya melalui progran Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengarah kepada sektor UMKM.

Pemerintah telah melakukan penempatan dana berbunga murah pada perbankan. Hal itu dilakukan untuk membantu bank tersebut dalam rangka restrukturisasi dan menurunkan kredit baru kepada para pelaku usaha UMKM.

"Kita waktu itu mulai nya dengan Bank Himbara tapi kemarin kita sudah menempatkan dana di bank perhimpunan darah yaitu memfokuskan diri untuk UMKM," kata dia dalam acara webinar "Dukungan Terhadap UMKM Berorientasi Ekspor" di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Tidak sampai di situ. Pemerintah juga memberikan program subsidi bunga untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha UMKM. Di dalam kondisi yang penuh ketidakpastian pemerintah terus komitmen dalam memberikan subsidi bunga bagi UMKM untuk membayar cicilannya.

"Lebih jauh lagi kita juga memberikan penjaminan kredit modal kerja UMKM kita bekerjasama dengan Jamkrindo dan Askrindo. Di mana pemerintah menanggung biaya imbal jasa jaminan tidak ada costnya dan 80 persen dari seluruh gagal bayar pelaku usaha," jelas dia.

Kemudian bentuk kontribusi bantuan pemerintah terakhir juga ditandai dengan peluncuran bantuan presiden produktif untuk UMKM. Di mana masing-masing UMKM diberikan bantuan senilai Rp2,4 juta.

"Itu beberapa langkah yang sudah kita lakukan dan hari ini kita juga bekerjasama dengan LPEI kita lakukan khusus ekspor untuk mendukung usaha kecil dan menengah bisa kita lihat mudah-mudahan pemerintah sangat all out bagaimana kita membantu memberdayakan UMKM khususnya di tengah pandemi Covid-19 ini," tandas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan UMKM dan Koperasi mampu bertahan dan memanfaatkan situasi pasar yang sedang berubah di tengah suasana pandemi COVID-19.

Menurutnya pandemi diperkirakan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan hanya UMKM yang adaptif dan inovatif yang akan mampu survive.

"Pemerintah tidak tinggal diam. Serangkaian kebijakan untuk membantu UMKM dan Koperasi sedang dan akan terus dilanjutkan," kata Teten Masduki, dalam sambutannya melalui virtual pada pembukaan pelatihan bertema "KUKM Eksis dan Mampu Beradaptasi dalam Pandemi COVID-19 dan Era New Normal", di Lombok Tengah, Senin (7/9/2020).

Ia mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada UMKM disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi UMKM. Bagi UMKM yang memang terdampak sangat ekstrem, maka diberikan bansos.

Sementara, UMKM yang mengalami kesulitan pembiayaan sementara kegiatan usahanya masih berjalan, diberikan restrukturisasi pinjaman subsidi bunga 6 bulan dan keringanan pajak, serta pinjaman dengan bunga 3 persen.

Sedangkan, UMKM yang belum tersentuh perbankan (unbankable), diberikan Banpres produktif sebesar Rp2,4 juta. Bantuan ini diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Sampai pada akhir September 2020 ditargetkan sudah 100 persen.

“Jika kemudian didapati perekonomian nasional pada Kuartal I 2021 masih landai, maka kedua bantuan itu (restrukturisasi dan banpres produktif usaha mikro) kemungkinan besar akan diteruskan,” ujarnya.

Lanjutnya ia menjelaskan dari sisi permintaan, pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM untuk memasarkan produknya.

Dalam APBN 2020 ada alokasi Rp 307 triliun belanja K/L (Kementerian/Lembaga) yang bisa dimanfaatkan UMKM walaupun dalam pelaksanaanya masih di sekitar 8 persen.

“Karena itu Kemenkop UKM juga bekerja sama dengan LKPP untuk mempercepat penyerapan itu, kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian BUMN, di mana untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk infrastruktur yang nilainya di bawah Rp19 miliar, dialokasikan untuk UMKM. Kebijakan itu saat ini baru diikuti 9 BUMN dan direncanakan diberlakukan pada seluruh BUMN pada 2021,” jelasnya.

Pemerintah juga menyediakan sarana transformasi bagi UMKM untuk bisa masuk dalam pasar digital, dengan mendorong UMKM masuk ke marketplace. Sehingga belanja melalui marketplace akan jadi tren.

“Penting kita mempercepat transformasi digital UMKM terhubung dengan marketplace digital. Kita memberikan akses seluas-luasnya kepada UMKM tidak lagi jualan di sekitar tetangga, sekitar pasar, tapi juga terhubung dengan pasar yang lebih luas. Ini harus segera kita kerjakan bersama-sama,” pungkasnya.