Ini Hambatan Pengembangan Industri Garam Lokal untuk Tekan Laju Impor

Liputan6.com, Jakarta - Berbagai hambatan dihadapi pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor garam untuk bahan baku industri, yakni masalah clear and clean lahan garam dan infrastruktur bagi petambak garam.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin mengatakan industrialisasi garam atau garam yang diolah industri dapat menekan impor garam. Saat ini lahan lahan menjadi kendala bagi investasi pengolahan garam.

“Banyak lahan garam di berbagai lokasi masih terkendala,” ucapnya kepada media.

Dia menjelaskan lahan garam yang dikembangkan investor garam harus berstatus clear and clean. “Untuk ini kami minta pemerintah daerah untuk membantu agar kondisi lahan yang akan di kembangkan untuk lahan garam tidak ada masalah, sehingga dapat bekerja dengan tenang,” katanya.

Safri juga mengatakan infrastruktur menjadi kendala upaya mengurangi ketergantungan impor. Dia mengatakan jauhnya akses dari tambak garam menuju pengolahan garam.

“Biaya transportnya mahal, sedangkan harga beli garam di market itu sama. Sehingga daya beli garam rakyat turun. Presiden meminta Kementerian PUPR untuk membangun jalan agar transportasinya lebih murah,” ucapnya.

Pengolahan garam sudah di buat oleh BPPT dan PT Garam di Manyar, Madura. Pengolahan garam untuk proses pembersihan garam dari kandungan pengkotor (washing plant). Agar garam rakyat dapat dimurnikan sehingga menaikkan kadar NaClnya.

“Garam raykat kita rata-rata kualitasnya NaClnya 89 persen, lalu dimurnikan untuk garam kebutuhan industri,” ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebutuhan garam nasional tahun 2020 terdapat sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional di Indonesia baru mencapai 2 juta ton.

“Masih rendahnya produksi garam nasional. Sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” ucap presiden beberapa waktu lalu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkomitmen untuk menekan impor garam industri. Sebab, itu berdampak langsung pada jatuhnya harga garam rakyat milik petani.

Sebagai catatan, harga garam rakyat telah anjlok di angka Rp 150 per kg sejak memasuki periode musim penghujan akhir 2019 hingga saat ini.

Menindaklanjuti kondisi ini, Luhut menyatakan, pemerintah kini hanya memberikan izin impor kepada pelaku industri yang membutuhkan langsung garam sebagai bahan baku produknya. Sehingga pemerintah dapat lebih mengawasi masuknya garam impor sehingga tidak membebani harga di pasar domestik.

"Garam industri hanya diimpor oleh industri yang membutuhkannya. Sehingga nanti tidak ada lagi garam rakyat menjadi harganya seperti sekarang ini," tegas Luhut dalam sesi teleconference, Senin (5/10/2020).

Dia pun memproyeksikan harga garam bisa naik ke level Rp 1.000 per kg jika pemerintah dapat menekan angka impor untuk sektor industri.

"Garam rakyat itu harus kita maintain di Rp 1.000 (per kg) sehingga rakyat bisa menikmati garam ini. Mudah-mudahan bisa selesai 2021 akhir," ujar dia.