Pulihkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Tetap Kucurkan Stimulus di 2021

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana memperpanjang berbagai program subsidi bantuan dalam upaya mengatasi kontraksi ekonomi dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program yang terus berlanjut hingga 2021 adalah Kartu Prakerja.

“Terkait program KUR ataupun subsidi lainnya, nanti kita akan lanjutkan di Kuartal I 2021. Jadi dengan demikian support daya beli tetap di 2021. Baik itu subsidi KUR maupun terkait dengan Kartu Prakerja akan memberikan napas bagi masyarakat untuk menjaga daya beli yang ada,” kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Talkshow BNPB, Senin (9/11/2020).

Airlangga menegaskan pemerintah sudah mempersiapkan stimulus untuk tahun depan sama dengan tahun ini. Prioritas stimulus tersebut yaitu kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi dan juga kementerian dan Lembaga.

“Dimana keseluruhan program itu diharapkan bisa menjaga daya beli dan kita juga sudah melihat bahwa beberapa program terkait dengan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Meskipun pertumbuhan perekonomian di kuartal III 2020 terkontraksi minus 3,49 persen, namun Airlangga menyebut pertumbuhan di kuartal III lebih baik. Alasannya, jika dihitung secara quarter to quarter ada kenaikan 5,05 persen. Oleh karena itu, pemerintah memperkirakan Rock bottom sudah dicapai pada kuartal II.

“Di kuartal III ini kita sudah 5,05 persen pertumbuhannya. Jadi kalau di kuartal IV kita bisa pertahankan pertumbuhan ini maka tentu kita berharap Kuartal IV bisa masuk jalur positif,” katanya.

Walaupun secara konservatif pertumbuhan ekonomi kuartal IV diprediksikan minus 1,6 persen sampai dengan positif 0,6 persen, berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah seluruhnya sudah berada dalam jalur yang benar untuk pemulihan ekonomi.

“Kita ketahui kesembuhan dari covid-19 sudah 84 persen, kemudian juga tingkat kematian masih sedikit di atas nasional di atas global dan kita melihat bahwa baik penanganan COvid-19 maupun pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas rem yang seimbang,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapat suntikan dari pemerintah sebesar Rp 42,38 triliun. Suntikan tersebut dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan dicairkan pada 2021. 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Racmatawarta mengatakan, pemberian PMN tahun depan ke BUMN dilakukan sebagai modalitas pemulihan ekonomi nasional. Pemberian PMN juga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagai program lanjutan pemulihan ekonomi.

"Pemberian PMN adalah salah satu cara untuk pemulihan ekonomi kita," dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Pemerintah ingin BUMN menjadi sehat dan terlibat aktif serta berpatisipasi dalam membangkitkan perekonomian nasional. Dengan suntikan modal itu, diharapkan BUMN menciptakan lapangan kerja dan menjalankan kegiatan usaha yang berdampak majemuk atau multiplier effect.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Meirijal Nur menambahkan, alokasi anggaran PMN di 2021 akan diberikan kepada sembilan BUMN.

Pertama diberikan kepada PT PLN (Persero) mencapai sebesar Rp 5 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pendanaan infrastruktur ketengalkstrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distrbusi listrik perdesaan.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan listrik yang belum terjangkau listrik," katanya.

Selanjutnya, PMN diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 6,2 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan kepada kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas tol.

"Kelanjutan infrastruktur dalam Tol Trans Sumatera, tiga ruas tol harus diselesaikan supaya bisa dilewatin mobil ke kota-kota sumatera. Mimpi dari ujung ke ujung sumatra tersambungkan. Proses bertahap kita berikan kepada Hutama Karya," jelas dia.

Kemudian, PT SMF juga menjadi salah satu yang menerima PMN dari pemerintah. Adapun anggaran yang diberikan mencapai Rp 2,25 triliun yang akan digunakan untuk mendukung penyedaiaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR FLPP.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan PMN keapda BPUI sebesar Rp 20 triliun, Pelindo II Rp 1,2 triliun, ITDC Rp 470 miliar, Kawasan Industri Wijayakusuma Rp 997 miliar, PT PAL Rp 1,2 triliun, dan Indonesia Eximbank Rp 5 triliun.