Apa Kabar Wacana Pengenaan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berupaya responsif dalam menanggapi perkembangan ekonomi yang tengah menuju ke arah keberlanjutan alias sustainability. Salah satunya dengan menyiapkan insentif untuk produk maupun industri yang mendukung keberlanjutan dan memiliki eksternalitas negatif yang rendah.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan, isu lingkungan dan ekternalitas negatif merupakan isu yang sangat penting. Makanya, pemerintah tanggap bahkan produktif dalam menganggapi perkembangan isu eksternalitas negatif.

Salah satu langkah konkret pemerintah adalah dengan memberikan berbagai insentif untuk mobil listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Seperti diketahui, mobil listrik merupakan salah satu produk yang memiliki eksternalitas negatif rendah dibandingkan mobil berbahan bakar minyak.

"Selain menyiapkan insentif untuk mobil listrik, ada juga disinsentif untuk mobil yang emisinya tinggi," ujar Hidayat, dalam webinar bertajuk Peluang Mendorong Investasi Saat Pandemi, dikutip Selasa (17/11/2020).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menurut Hidayat, sudah lama menggagas pajak emisi karbon. Instrumen yang akan digunakan yaitu cukai yang memang merupakan alat untuk membatasi eksternalitas. Cukai ini nantinya akan menggantikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor.

"Kami menyiapkan PPnBM kendaraan bermotor ditranslasikan menjadi cukai dengan memasukkan eksternalitas emisi," kata Hidayat.

Tak hanya kendaraan bermotor, pemerintah juga akan terus mendorong berbagai insentif untuk produk rendah eksternalitas negatif lainnya. Termasuk disinsentif untuk produk yang memiliki eksternalitas negatif yang tinggi.

"Kami terus mencoba mendorong sejalan dengan perubahan yang terjadi," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap Indonesia bisa menjadi salah satu pasar utama industri kendaraan listrik di ASEAN di masa depan melalui pengembangan pabrik mobil listrik Hyundai yang tengah dibangun di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kunjungan ke pabrik mobil listrik Hyundai di Sukamukti, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, Luhut menyampaikan apresiasinya atas proyek pabrikan otomotif asal Korea Selatan itu yang mampu beroperasi serta cermat dalam menjaga protokol operasional pabrik meskipun di tengah situasi yang menantang seperti saat ini.

"Kami mengapresiasi upaya Hyundai untuk terus melanjutkan pembangunan pabrik Hyundai agar perkembangannya berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia saat ini menargetkan untuk mempercepat pertumbuhan industri EV (Electric Vehicle) dan berharap Hyundai dapat menjadi bagian dari misi penting ini," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/11/2020).

Ke depan, pemerintah Indonesia berharap akan ada kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan untuk bersama-sama mengawal pengembangan pabrik mobil listrik hingga siap berproduksi.

"Kami juga berharap Indonesia menjadi salah satu pasar EV utama di ASEAN untuk ke depannya," ujarnya.

Pembangunan pabrik mobil listrik merupakan salah satu bentuk implementasi komitmen investasi Hyundai untuk mengembangkan mobil listrik yang telah ditandatangani di Korea Selatan pada 26 November 2019 lalu.

Menurut Luhut, komitmen investasi Hyundai tersebut juga sejalan dengan tekad pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan teknologi transportasi yang ramah lingkungan.

"Membanggakan, membawa Indonesia menjadi negara yang makin ramah terhadap lingkungan," demikian yang dituliskan Luhut di plakat yang ditandatanganinya bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-Sung sesaat sebelum berkeliling pabrik.