Gubernur BI Sebut Vaksin dan Protokol Kesehatan Kunci Pemulihan Ekonomi

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan prospek perekonomian nasional tahun 2021 akan lebih baik

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Des 2020, 15:25 WIB
Diterbitkan 07 Des 2020, 15:25 WIB
BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5 Persen
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019). RDG tersebut, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 5 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan prospek perekonomian nasional tahun 2021 akan lebih baik dari tahun ini. Asalkan vaksinasi telah dilakukan dan dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan.

"Saya jelaskan ada satu kondisi prasyarat yaitu vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan," kata Perry saat membuka acara Bank Indonesia Bersama Rakyat (Birama) secara virtual, Jakarta, Senin (7/12/2020).

Perry melanjutkan dalam krisis ekonomi yang berlangsung kali ini epicentrum penanganan masalah pada penerapan protokol kesehatan. Vaksin yang dipesan pemerintah dari luar negeri tersebut akan percuma jika tidak dibarengi dengan disiplin penerapan kebijakan protokol kesehatan.

"Karena memang epicentrum permasalahan yang kita hadapi ini adalah protokol Covid-19," kata dia.

Dalam pengadaan vaksin, kata Perry, Bank Indonesia juga ikut berkontribusi dengan cara pendanaan. Pendanaan tersebut diberikan bank sentral dengan mekanisme burden sharing dengan APBN 2020.

Selain itu, demi mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia bersama pemerintah juga telah bersinergi untuk mengeluarkan kebijakan. Antara lain dengan membuka sektor-sektor produktif yang aman dengan prioritas tertentu secara bertahap.

Beberapa sektor yang dibuka yakni produk yang berkontribusi besar terhadap PDB dan memiliki potensi ekspor yang tinggi. Kata Perry, proses vaksinasi disarankan mendahulukan pekerja di sektor prioritas ini.

"Secara bertahap kita buka dengan protokol dan vaksinasi bisa dilakukan pada sektor-sektor itu," kata Perry.

Selain itu, Presiden Joko Widodo kata Perry telah menyerahkan DIPA untuk APBN 2021. Proses ini tentunya akan mempercepat realisasi APBN agar bisa mendorong pemulihan ekonomi.

Realisasi ini bisa dilakukan melalui keberlanjutan bantuan sosial. Sehingga mendorong konsumsi masyarakat maupun kenaikan belanja modal agar bisa mendorong investasi. Termasuk juga dengan kebijakan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta kerja.

"Sehingga bisa mendorong investasi swasta baik dalam maupun luar negeri itu," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dukungan Lewat Kredit

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau
Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan pada hingga 9 persen pada 2021. Baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

“Pertumbuhan kredit pada 2021 dapat mencapai 7 sampai 9 persen,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi, Kamis (3/12/2020).

Proyeksi ini merujuk pada sejumlah hal, antara lain; penawaran kredit perbankan tetap kondusif dengan suku bunga menurun, likuiditas melimpah, lending standard membaik, dan restrukturisasi kredit yang diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Permintaan kredit akan meningkat sejalan membaiknya penjualan dan kemampuan bayar korporasi, khususnya korporasi besar. Juga dari stimulus fiskal dan moneter perlu mempertemukan antara perbankan dan dunia usaha untuk mengatasi asymmetric information dan persepsi risiko penyaluran kredit,” jelas Perry.

Dalam catatannya, ada empat subsektor dengan kredit meningkat dan plafon kredit masih tersedia. Yakni, industri makanan minuman, telekomunikasi, logam dasar dan kulit alas kaki.

Kemudian, ada enam subsektor membutuhkan usaha dari pemerintah agar plafon kredit yang tersedia di perbankan dapat dimanfaatkan. Yakni, tanaman dan hortikultura industri tembakau, industri kayu, industri kimia, industri barang galian bukan logam, dan industri barang dari logam.

“Sementara itu 8 subsektor memerlukan penjaminan dan subsidi bunga dari pemerintah untuk mengatasi persepsi risiko dalam penyaluran kredit,” imbuh Perry.

8 subsektor ini antara lain, kehutanan, tanaman pandan, real estat, tanaman perkebunan, industri TPT, industri mesin, pertambangan bijih logam , dan industri furniture.

“Sinergi seperti ini akan semakin kuat apabila didukung dengan vaksinasi dan pemberian stimulus fiskal seperti insentif pajak dan kemudahan usaha dari pemerintah,” pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya