Gandeng BNI, Kementerian PUPR akan Bedah 1.305 Rumah di Riau

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk menyalurkan dana Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Riau.

Untuk tahap I, program BSPS 2021 akan dialokasikan untuk membedah sebanyak 1.305 unit rumah miliki masyarakat yang tidak layak huni.

"Kami siap bekerjasama dengan BNI untuk mensukseskan penyaluran dana program BSPS di Provinsi Riau," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Sumatera III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Zubaidi dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Zubaidi menerangkan, BNI telah cukup memiliki pengalaman yang baik dalam menyalurkan dana BSPS kepada masyarakat. Tercatat, BNI telah ditunjuk sebagai bank penyalur dana BSPS sejak tiga tahun terakhir, yakni pada 2018-2020.

Khusus di Riau pada 2021 ini, Direktorat Jenderal Perumahan akan menyalurkan dana BSPS pada tahap pertama kepada masyarakat untuk membedah sebanyak 1.305 unit rumah tidak layak huni. Adapun para penerima bantuan program bedah rumah ini tersebar di 9 kabupaten/kota dan akan dilanjutkan lagi pada tahap kedua.

"Kami berharap tahun ini BNI dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam proses penyaluran dana BSPS Tahun 2021 di provinsi Riau," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun. Hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp 4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS atau Bedah Rumah ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tuturnya, Senin (30/11/2020).

Di Yogyakarta, Kementerian PUPR mengalokasikan penerima bantuan program Bedah Rumah sebanyak 5.000 rumah tidak layak huni. Dari angka tersebut, sekitar 3.555 unit rumah sudah selesai dibangun.

"Kami terus berupaya melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Provinsi DI Yogyakarta dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Mochammad Mulya Permana.

Mulya menyatakan, masih ada 1.445 unit rumah di Yogyakarta yang masih dalam proses penyelesaian pembangunan. "Tapi kami optimis dengan dukungan masyarakat yang bergotong royong serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pembangunan rumah tersebut bisa selesai tepat waktu," ungkapnya.

Ditambahkannya, BP2P Wilayah Jawa III akan menerjunkan petugas dari Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Apalagi saat ini pekerjaan fisik untuk pembangunan berjalan efektif tersisa sekitar satu bulan saja. 

Selain itu, pihaknya juga meminta para tukang bangunan untuk mempercepat pembangunan rumah swadaya agar tidak terhambat dengan kendala cuaca seperti turunnya hujan serta hal lain yang bersifat teknis.

Sedangkan untuk mempercepat konstruksi Rusun, para kontraktor dan pekerja serta mandor dan manajemen konstruksi untuk bekerja dengan baik di lapangan.

"Pekerjaan fisik pembangunan sebisa mungkin harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun yang harus diperhatikan adalah para pekerja juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan guna menghindari terjangkit Covid-19," harapnya.

Bentuk bantuan program bedah rumah yang diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta.

Selain Bedah Rumah, Mulya mengungkapkan terdapat empat tower rusun yang dibangun Kementerian PUPR di Yogyakarta. Yakni di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), Rusun Santri Ponpes Ali Maksum dan Rusun ASN Kementerian PUPR. "Dari empat Rusun yang ada masih ada dua Rusun yang masih dalam tahap proses penyelesaian akhir," tandasnya.