Pemimpin Dunia Ramai-ramai Bantah Pandora Papers, Ada Pemerintah Janji Selidiki

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Ceko, Raja Yordania dan Miliarder India termasuk di antara tokoh-tokoh global yang membantah melakukan kesalahan terkait penyimpanan kekayaan rahasia setelah beredarnya laporan Pandora Papers yang dilaporkan ratusan media di seluruh dunia.

Dikutip dari Channel News Asia, Selasa (5/10/2021) India mengatakan akan menyelidiki kasus terkait dengan kebocoran data keuangan yang diungkapkan dalam laporan "Pandora Papers".

Sementara Menteri Keuangan Pakistan Shaukat Tarin mengatakan pejabat yang disebutkan dalam dokumen akan diselidiki - termasuk dirinya sendiri.

Pemerintah Rusia mengatakan tidak melihat bukti kebocoran data tersembunyi soal kekayaan di antara relasi Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ini setelah kantor berita Amerika Serikat, Washington Post mengatakan dokumen itu menyebut istri Putin menggunakan dana luar negeri untuk membeli sebuah properti di Monako.

Hampir 12 juta catatan dari 14 entitas jasa keuangan diperoleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Laporan ini ditinjau 150 organisasi berita di seluruh dunia, termasuk Post dan The Guardian, yang dilaporkan menemukan jaringan luas penghindaran pajak.

ICIJ yang merupakan jaringan wartawan dan organisasi media yang berbasis di Washington, DC, mengatakan bahwa dokumen Pandora Papers terkait dengan sekitar 35 pemimpin negara yang masih menjabat maupun yang sudah tidak bertugas, dan lebih dari 330 politisi dan pejabat publik di 91 negara dan wilayah. 

Pandora Papers juga menyebutkan bahwa Raja Yordania Abdullah II, menggunakan rekening luar negeri untuk membelanjakan uang lebih dari USD 100 juta untuk membeli rumah-rumah mewah di Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam tanggapannya, pihak istana kerajaan Yordania menyampaikan bahwa "bukan rahasia lagi bahwa Yang Mulia memiliki sejumlah apartemen dan tempat tinggal di Amerika Serikat dan Inggris. Ini tidak biasa atau tidak pantas."

"Biaya properti ini dan semua pengeluaran terkait telah didanai secara pribadi oleh Yang Mulia. Tak satu pun dari pengeluaran ini didanai oleh anggaran negara atau kas negara," demikian pernyataan Raja Abdullah II alam komentar pertamanya tentang Pandora Papers.

"Tidak ada yang harus saya sembunyikan dari siapa pun, tetapi kita lebih kuat dari ini dan ini bukan pertama kalinya orang menargetkan Yordania," ujar Raja Abdullah II.

DLA Piper, sebuah kantor hukum di London yang mewakili Raja Abdullah II, mengatakan kepada konsorsium media bahwa dia "tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Beberapa hari menjelang pemilihan parlemen pada 8-9 Oktober mendatang di Republik Ceko, dokumen-dokumen Pandora Papers dilaporkan juga mengaitkan Perdana Menteri Andrej Babis dengan sebuah perkebunan senilai USD 22 juta di dekat Cannes, Prancis.

Saat berbicara dalam sebuah acara televisi, Babis, membantah melakukan kesalahan terkait penyimpanan kekayaan.

"Uang itu meninggalkan bank Ceko, dikenakan pajak, itu uang saya, dan dikembalikan ke bank Ceko," kata Babis.

Kementerian Keuangan India mengatakan akan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan Pandora Papers dan mengambil tindakan yang tepat.

"Pemerintah juga akan secara proaktif terlibat dengan yurisdiksi asing untuk memperoleh informasi sehubungan dengan pembayar pajak/entitas yang relevan," kata Kementerian Keuangan India.

Semenara di Pakistan, oposisi meminta Perdana Menteri Imran Khan untuk memerintahkan menteri kabinet dan pembantunya yang disebutkan dalam Pandora Papers untuk mengundurkan diri dan menghadapi penyelidikan.

Menteri Keuangan Pakistan, Tarin,yang berada di antara pejabat-pejabat Pakistan dalam laporan itu, mengatakan kepada Geo TV bahwa semua orang akan diselidiki, termasuk dirinya sendiri. 

"Jika ada kesalahan, kami akan mengambil tindakan yang sesuai," kata PM Khan di Twitter.