Heboh Pandora Papers, Ini Langkah Ketua PPATK

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) angkat suara perihal Pandora Papers yang sedang menghebohkan dunia.

Lembaga ini menyatakan siap melakukan pemeriksaan apa yang tertuang dalam laporan Pandora Papers yang beredar sejak pekan lalu jika memang benar adanya.

Pandora Papers merupakan bocoran dokumen finansial dari kepemilikan perusahaan cangkang yang disimpan di negara suaka pajak. Setidaknya ada 330 politisi dan 130 orang kaya dari berbagai negara termuat dalam dokumen itu.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya bakal mencermati sejumlah nama yang disebut-sebut ada dalam dokumen Pandora Papers.

"Seperti kasus-kasus sebelumnya, PPATK akan melakukan analisis dan pemeriksaan untuk mencermati nama-nama yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut, untuk kemudian disandingkan dengan database yang dimiliki PPATK," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (5/10/2021).

Dian menyebutkan, PPATK sudah memiliki kerangka kerjasama tukar-menukar informasi melalui MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.

"Apabila berdasarkan penyandingan tersebut ditemukan indikasi yang kuat bahwa orang-orang tersebut melanggar hukum atau profil keuangannya tidak sesuai misalnya dengan kewajiban perpajakannya, maka PPATK akan menyampaikan informasi atau hasil analisis/pemeriksaan kepada instansi yang berwenang," tegasnya.

Deretan nama kepala negara yang disebut dalam Pandora Papers menyorot perhatian dunia. Usai laporan yang menampikan dokumen berisi pembelian aset hingga upaya penghindaran pajak tersebut terkuak, beberapa pemimpin dunia langsung membantah dengan mengatakan jika mereka tidak salah.

Dijuluki Pandora Papers, ini merupakan sebuah laporan yang berisi 12 juta file yang disebut menjadi kebocoran terbesar dalam sejarah.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein termasuk di antara sekitar 35 pemimpin saat ini dan mantan pemimpin yang disebut dalam file Pandora Papers. Keduanya bersuara dengan menyatakan jika mereka tidak melakukan kesalahan.

Istana kerajaan Yordania mengatakan "bukanlah hal yang aneh atau tidak pantas" bahwa Raja Abdullah memiliki properti di luar negeri.

Dokumen yang bocor menunjukkan pemimpin itu secara diam-diam menghabiskan lebih dari USD 100 juta untuk kerajaan properti di Inggris dan AS sejak mengambil alih kekuasaan pada 1999.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov bahkan mempertanyakan keandalan informasi yang disebutnya "tidak berdasar" tersebut, setelah merinci kekayaan tersembunyi yang terkait dengan Presiden Putin dan anggota lingkaran dalamnya.

"Untuk saat ini tidak jelas apa informasi ini dan tentang apa," kata dia seraya menambahkan jika "kami tidak melihat kekayaan tersembunyi dari lingkaran dalam Putin di sana," mengutip BBC, Senin (4/10/2021).

Data tersebut diperoleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di Washington DC, yang telah bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media dalam penyelidikan global terbesarnya.