Menkeu Negara G20 Dukung Kesepakatan Pajak Global

Liputan6.com, Jakarta - Para Menteri keuangan (Menkeu) dari negara anggota G20 menyatakan dukungan terhadap kesepakatan global dalam mengubah perpajakan perusahaan. Selain itu para menkeu juga berjanji mempertahankan dukungan fiskal untuk ekonomi sambil tetap mengawasi inflasi.

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 juga mengatakan dalam sebuah komunike yang dikeluarkan setelah pertemuan di Washington, AS bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) harus membentuk dana perwalian baru dalam menyalurkan penerbitan cadangan moneter senilai USD 650 miliar ke negara-negara rentan.

Para menteri tersebut mencatat bahwa pemulihan ekonomi tetap sangat berbeda antar dan di dalam negara dan rentan terhadap varian baru COVID-19, ditambah dengan kecepatan vaksinasi yang tidak merata, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (14/10/2021).

"Kami akan terus mempertahankan pemulihan, menghindari penarikan dini dari langkah-langkah dukungan, sambil menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang, dan menjaga terhadap risiko penurunan dan dampak negatif," kata para menteri keuangan negara G20 dalam pernyataan bersama.

Mengingat meningkatnya tekanan inflasi yang didorong oleh kemacetan rantai pasokan dan perjuanagn memulihkan ekonomi, para menteri tersebut juga memuji bank sentral yang "memantau dinamika harga saat ini dengan cermat".

"Mereka akan bertindak sesuai kebutuhan untuk memenuhi mandat, termasuk stabilitas harga, sambil melihat tekanan inflasi di mana mereka bersifat sementara dan tetap berkomitmen untuk komunikasi yang jelas tentang sikap kebijakan," kata komunike G20.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gubernur Bank of Italy Ignazio Visco mengatakan pada konferensi pers bahwa para menteri keuangan negara G20 masih melihat peningkatan inflasi di banyak negara maju yang disebabkan oleh faktor sementara, seperti kemacetan pasokan, kekurangan semikonduktor, keterlambatan pengiriman dan masalah cuaca.

"Tapi sekali lagi, ini mungkin memakan waktu berbulan-bulan sebelum usai, jadi kami harus bersiap dan berkomunikasi dengan sangat baik, bagaimana kami melihat masalah ini. Dan inilah mengapa kami mendiskusikan, memperdebatkannya di komunitas bank sentral dan di ECB," kata Visco.

Para menteri itu juga berjanji untuk bekerja mengatasi kekurangan alat medis penanganan pandemi COVID-19 di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam beberapa bulan mendatang, termasuk vaksin, alat terapi, dan diagnostik.

Para menteri keuangan negara G20, bertemu di Washington di sela-sela pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang diadakan hanya beberapa hari setelah 136 negara setuju untuk mengadopsi pajak perusahaan minimum 15 persen dan sebagian realokasi hak perpajakan untuk perusahaan multinasional besar.

G20 juga setuju untuk mendukung proposal IMF yang menyusun "Perwalian Ketahanan dan Keberlanjutan" (RST) yang memungkinkan sebagian dari cadangan mata uang Hak Penarikan Khusus senilai USD 650 miliar yang dialokasikan ke negara-negara anggota IMF - disalurkan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah, menengah dan negara berkembang lainnya.

"RST baru harus mempertahankan karakteristik aset cadangan SDR yang disalurkan melalui kepercayaan," kata para menteri keuangan G20, menambahkan bahwa mereka terbuka untuk mempertimbangkan opsi dalam menyalurkan SDR ke bank pembangunan multilateral.

"Kami meminta anggota IMF tambahan untuk mempertimbangkan penandatanganan pengaturan perdagangan SDR sukarela untuk meningkatkan kapasitas pasar," jelas para menteri tersebut.