Defisit APBN 2022 Dibidik Rp 868 T, Kemenkeu: Bisa Lebih Rendah dengan UU HPP

Liputan6.com, Jakarta - Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diperkirakan bisa menurunkan defisit APBN pemerintah yang telah ditetapkan 4,85 persen dari PDB di tahun 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, defisit anggaran di 2022 yang telah direncakana sebesar Rp 868 triliun ini realisasinya bisa turun karena implementasi dari UU HPP.

"Defisit APBN 2022 direncanakan Rp 868 triliun atau setara 4,85 persen dari PDB, dari UU HPP tadi ini bisa lebih rendah dari angka tersebut," Febrio dalam Bincang APBN 2022, Jakarta, (18/10).

Penurunan defisit APBN tersebut sejalan dengan UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam regulasi ini pemerintah harus mengembalikan defisit negara kembali menjadi 3 persen pada tahun 2023.

"Dengan defisit yang turun ini kita mampu menuju arah yang semakin kuat untuk defist kembali dibawah 3 persen di tahun 2023," tuturnya.

Untuk informasi, tahun 2020 defisit APBN pemerintah tercatat melebar hingga 6,1 persen. Lalu di tahun ini defist APBN diperkirakan turun di angka 5,7 persen. Lalu tahun depan pemerintah merencakan defisit APBN kembali turun di angka 4,85 persen.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Febrio memastikan, pembiayaan defisit APBN tersebut bersumber dari pembiayaan yang aman. Dalam penggunaanya pun dilakukan secara hati-hati demi menjaga keberlanjutan tersebut.

"Ini akan terus kita pastikan dibiayai dengan sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan tersebut," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com