Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 31,2 triliun Hingga Akhir Februari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun defisit ini tercatat, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN, yang dipatok dengan defisit sebesar 2,3% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

"Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.

Belanja ini mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3% dari target belanja non K/L).

"Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.

"Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun," ujarnya.

Adapun untuk pendapatan negara pada periode Januari-Februari tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau sekitar 10,5% dari target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.

Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan, yang tercatat mencapai Rp240,4 triliun, yang terdiri dari pajak Rp187,8 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp52,6 triliun.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi sebesar Rp76,4 triliun.

Selanjutnya, untuk keseimbangan primer hingga akhir Februari 2025 tercatat mengalami surplus sebesar Rp48,1 triliun, yang menunjukkan pencapaian positif meskipun defisit masih tercatat.

"Untuk posisi 2025 akhir Februari keseimbangan primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun. Di dalam APBN UU nantinya kalau itu terlaksana semua adalah Rp63,3 triliun masih defisit," ujarnya.

Defisit tersebut, menurut Sri Mulyani, merupakan bagian dari perencanaan pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya.

"Artinya, dua bulan pertama kita telah menentralisir pembiayaan cukup besar 35,7% implisit ada perencanaan dari pembiayaan yang froant loading," katanya.

Menurut dia, dengan defisit yang masih terkendali, serta pendapatan dan belanja yang menunjukkan perkembangan sesuai rencana, pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025.

Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari. Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara.

Dia menuturkan, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.

"Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Bendahara negara ini mengungkapkan, penundaan merupakan langkah yang diambil agar laporan yang disampaikan memiliki dasar yang lebih stabil dan dapat dibandingkan secara akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi interpretasi yang keliru terkait pelaksanaan APBN.

"Ini semua Kita pertimbangkan untuk kita menunggu data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, sehingga tidak terjadi salah interpretasi," jelasnya.