Menteri PUPR: Istri Pejabat Harus Serukan Gerakan Anti Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian PUPR melalui Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK. Itu dalam rangka pelaksanaan program pembangunan budaya integritas di lingkungan Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peran keluarga sangat sentral untuk menghindari tindakan korupsi, terutama peran ibu sebagai figur utama dalam membina keluarga. Karena sebagian besar waktu dan pikiran ibu dicurahkan untuk mendidik anak dan mendampingi suami.

"Keluarga dapat diibaratkan bangunan rumah, dimana pondasi merupakan bagian utama untuk menyokong konstruksi seluruh rumah. Seperti itulah pentingnya peran seorang ibu dalam membina pembentukan karakter budaya anti korupsi dalam keluarga," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

Basuki menjelaskan, peran ibu sangat penting dalam penanaman karakter, termasuk di dalamnya nilai kejujuran yang merupakan cikal bakal anti korupsi. Menurutnya, keberhasilan pegawai Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas pasti karena dukungan penuh dari seorang istri atau ibu.

"Oleh karena itu, saya berpesan kepada para ibu DWP agar menjauhkan keluarga dari dua hal, yaitu narkoba dan korupsi," serunya.

Ditegaskan Menteri Basuki, pencegahan korupsi berkaitan erat dengan integritas yang dapat diartikan sebagai melakukan suatu pekerjaan secara baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang ada tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kementerian PUPR memiliki tantangan besar ke depannya untuk menjadikan setiap insan PUPR yang berintegritas.

"Saya menginginkan bahwa apa yang kita tinggalkan bukan jalan tol 1.000 km dan 65 bendungan, tetapi bagaimana kita meninggalkan institusi Kementerian PUPR sebagai institusi yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Itu asa yang dibangun untuk dapat diestafetkan kepada insan muda PUPR," ungkapnya.

"Hal ini sejalan dengan sosialisasi gerakan SPAK yang terus dilaksanakan, karena kami sangat membutuhkan peran besar para ibu dalam pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR secara menyeluruh," tegas Menteri Basuki.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Senada, Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono menyatakan, pelaksanaan sosialiasi nilai-nilai anti korupsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan keluarganya.

Menurut istri dari Menteri Basuki ini, amanat yang diemban suaminya harus dijaga dengan baik, sehingga perlu melindungi atau membentengi diri dan keluarga dari segala praktik korupsi.

"Peran para perempuan sangat penting sebagai tokoh sentral pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri, maupun perannya dalam organisasi wanita atau sebagai seorang profesional. Diharapkan para perempuan profesional di lingkungan Kementerian PUPR juga mampu menjaga dirinya dan lingkungan kerjanya dari praktik korupsi serta senantiasa memelihara nilai integritas," tuturnya.