Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Inilah 22 Provinsi yang Sudah Tetapkan Besaran UMP 2022

Adapun penetapan UMP 2022 di berbagai provinsi di Indonesia harus mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

oleh Nurmayanti diperbarui 21 Nov 2021, 09:40 WIB

Diterbitkan 21 Nov 2021, 09:40 WIB

Ilustrasi besaran UMP 2022 di Indonesia.(Liputan6.com/Trie yas)

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah pemerintah provinsi (pemprov) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022. Pemerintah memutuskan kenaikan UMP 2022 hanya sebesar 1,09 persen.

Adapun penetapan UMP tahun 2022 di berbagai provinsi di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya mengatakan jika gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021.

Namun karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

"21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya (UMP) harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021," ujar Ida.

Dari pantauan Liputan6.com terlihat jika pemerintah provinsi sudah menetapkan UMP 2022 hingga batas yang ditetapkan pemerintah pusat. UMP tersebut hanya naik tipis dibandingkan tahun 2021.

Berikut daftar 22 Provinsi yang telah menetapkan kenaikan UMP 2022, seperti dirangkum Liputan6.com, Minggu (21/11/2021):

1. Jawa Barat naik 1,71 persen jadi Rp 1.841.487,31

2. Jawa Tengah naik 0,78 persen jadi Rp 1.812.935

3. Daerah Istimewa Yogyakarta naik 4,30 persen jadi Rp 1.840.915,53

4. Banten naik 1,63 persen jadi Rp 2.501.203

5. Sumatera Barat naik jadi Rp 2.512.539

6. Sumatera Selatan tak naik tetap sebesar Rp 3.144.446

7. Sumatera Utara naik 0,93 persen jadi Rp 2.522.609

8. Sulawesi Utara tak naik tetap sebesar Rp 3.310.723

9. Sulawesi Selatan tidak naik tetap Rp 3.165.876

10. Sulawesi Tenggara naik 0,7 persen jadi Rp 2.710.595

Provinsi Lainnya

Kaleidoskop UMP 2017

11. Kalimantan Timur naik 1,11 persen jadi Rp 3.014.497,22

12. Kalimantan Barat naik 1,44 persen jadi Rp 2.434.328,19

13. Kalimantan Tengah naik jadi Rp 2.922.516

14. Papua Barat naik 2,04 persen jadi Rp 3.200.000

15. Papua naik 1,29 persen jadi Rp 3.561.932

16. Gorontalo naik 0,42 persen jadi Rp 2.800.580

17. Kepulauan Bangka Belitung naik 1,08 persen jadi Rp 3.264.881

18. Nusa Tenggara Barat naik 1,07 persen jadi Rp 2,207 juta

19. Bali naik 0,98 persen jadi Rp 2.516.971

20. Riau naik 1,7 persen jadi Rp 2.938.564

21. Kepulauan Riau naik 1,49 persen jadi Rp 3.050.172

22. Sulawesi Barat tidak naik tetap sebesar Rp 2.678.863

Naik 1,09 Persen

20160601-Buruh Geruduk Balai Kota DKI Tuntut Kenaikan UMP Rp 650 Ribu-Jakarta

Aksi massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/6). Mereka menuntut kenaikan upah minimum DKI sebesar Rp 650 ribu. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menuturkan jika pihaknya mencatat dari 34 Provinsi terdapat 26 Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum.

Dari jumlah tersebut, tercatat Upah Minimum Provinsi terendah adalah Jawa tengah dan tertinggi DKI Jakarta.

“Data Statistik Upah Minimum, UMP tertinggi DKI Jakarta Rp 4.453.724, UMP terendah Jawa Tengah Rp 1.813.011. Rata-rata penyesuaian UMP 1,09 persen,” kata dia.

Adapun kata Indah, dari 34 Provinsi terdapat 26 Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dari seluruh Kabupaten/Kota di 26 Provinsi sebanyak 255 Kab/kota yang telah menetapkan UMK.

Dia menjelaskan, bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditujukan untuk meminimalkan disparitas antar-wilayah.

"Jadi filosofi upah minimum dari PP 36 itu sebenarnya adalah balancing (keseimbangan) yang akhirnya meminimalisir disparitas atau kesenjangan antar wilayah," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓