Menteri Sofyan: Oknum BPN yang Terlibat Mafia Tanah Kita Copot dan Pidanakan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil menjelaskan, Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang dibentuk pada 2017 terus bekerja keras memberantas mafia tanah. Pemberantasan tersebut tak pandang bulu meskipun melibatkan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Sofyan menjelaskan, BPN terus berkoordinasi dengan penegak hukum penegak hukum seperti Kepolisian RI (Polri) maupun Kejaksaan Agung RI untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan atau mafia tanah.

“Pemerintah sangat serius memerangi mafia tanah, dengan dukungan dari DPR RI serta KPK RI, kita ingin memerangi itu sehingga keadilan di bidang hukum dan pertanahan makin hari semakin baik,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Sofyan pun menjelaskan beberapa modus praktik mafia tanah yang dijalankan. Beberapa tanah terkait dengan tindak pidana korupsi, yang menyangkut aset negara, aset BUMN, serta yang melibatkan aparat pemerintah (ASN) dengan bekerja sama oleh oknum tertentu.

Ia mengungkap bahwa ada oknum dari BPN yang terlibat praktik mafia tanah, tetapi sudah diambil tindakan untuk oknum yang terbukti melakukan praktik mafia tanah.

“Ada yang kita copot, ada yang kita pidanakan, ada yang kita peringatkan. Semua tergantung kesalahannya. Jika ada terbukti melakukan pelanggaran hukum akan kita serahkan kepada hukum,” kata Sofyan Djalil.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, pemerintah diminta turun tangan hadapi maraknya kasus mafia tanah. Sebab, kata Ketua DPR RI Puan Maharani, kasus mafia tanah merugikan masyarakat sehingga perlu diberantas.

"Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas!" ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (19/11).

Kasus yang dialami artis Nirina Zubir salah satu contoh mafia tanah yang banyak dialami masyarakat. Puan mendorong, momentum ini untuk pemberantasan mafia tanah.

"Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya," ujar Puan.

Puan meminta jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas. Setiap pelaku harus dihukum seberat-beratnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!" kata politikus PDIP ini.