Jika Pemerintah Terapkan PPKM Level 3 Buat Cegah Omicron, Ekonomi Pasti Terganggu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai berjaga-jaga terhadap penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. Pintu perbatasan sudah ditutup bagi beberapa negara yang sudah memiliki kasus positif Covid-19 varian Omicron.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat di dalam negeri untuk mengantisipasi adanya Covid-19 varian baru ini. Alasannya, jika kebijakan meleset maka akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi.

"Kalau antisipasi pemerintah cepat maka efek ke pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke IV maupun 2022 masih terjaga positif," tutur Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Diharapkan antisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap penyebaran varian omicron ini bukan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab akan berdampak pada pergerakan mobilitas yang menjadi denyut pertumbuhan ekonomi nasional.

"Harapannya tidak ada PPKM ketat lagi di level 3 maupun 4," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, pemerintah harus memberikan dukungan bantuan sosial produktif. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan daya beli masyarakat.

Bantuan bisa diberikan lewat program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Usaha Produktif UMKM dan bekerja sama dengan platform digital untuk membuka pasar online. Sehingga para pelaku UMKM bisa tetap berjualan, di tengah munculnya ancaman varian omicron.

"Ini agar UMKM tetap bertahan meski ada ancaman terhambatnya mobilitas ke tempat ritel fisik," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com