Menko Airlangga: Bangun UMKM, Indonesia Bisa Belajar dari Jepang dan Korsel

Menko Airlangga mengatakan, UMKM merupakan sektor penting dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61 persen

oleh Tira Santia diperbarui 10 Des 2021, 19:55 WIB
Diterbitkan 10 Des 2021, 19:55 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Konvensi Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI PII). (Sumber ekon.go.id)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Konvensi Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI PII). (Sumber ekon.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan kegiatan Kajian Buku Pembiayaan UMKM batch II Wilayah Sumatera secara hybrid di Bengkulu. Dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan opening speech.

“UMKM menjadi penyangga dalam berbagai krisis ekonomi, termasuk dalam menjaga lapangan kerja pada masa pandemi Covid-19,” ujar Airlangga Hartarto dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).

Airlangga melanjutkan, UMKM merupakan sektor penting dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61 persen, terhadap tenaga kerja sebesar 97 persen, investasi sebesar 60 persen, dan ekspor nonmigas mencapai 16 persen.

Peran penting UMKM juga dapat dilihat dari negara lain yang telah berhasil mendorong UMKM dalam pembangunan ekonomi.

“Pelajaran UMKM dapat dilihat dari Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang setelah perang dunia II, UMKM mendorong pemulihan ekonomi. Demikian pula di Korea Selatan, UMKM didorong melalui ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah terutama untuk mendorong daya saing UMKM,” ungkap  Airlangga.

Dalam perjalanannya sejak 1999, pembiayaan UMKM dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain melalui Imbal Jasa Penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Melalui skema subsidi bunga, suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6 persen efektif per tahun. Selanjutnya, pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga 6 persen pada 2020. Pada 2021, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen, sehingga suku bunga KUR hanya 3 persen hingga akhir tahun. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Porsi Kredit UMKM

Jelang Kenormalan Baru, Penyaluran KUR Mulai Meningkat
Perajin membuat kaki dan tangan palsu di Kawasan Tangerang, Kamis (2/7/2020). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pemerintah untuk memudahkan syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan berdampak positif pada ekonomi di masa new normal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menko Airlangga mengatakan fasilitas pembiayaan UMKM perlu didorong yaitu melalui peningkatan penyaluran kredit.

“Pemerintah melihat porsi kredit UMKM masih flat di kisaran 18 persen, dan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024”, tegasnya.

Pencapaian target 30 persen tersebut diharapkan dapat mempercepat penciptaan usaha baru di sektor UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam rangka mengakselerasi peningkatan porsi kredit UMKM, integrasi seluruh fasilitas pembiayaan UMKM dioptimalkan untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu bentuk integrasi adalah melalui graduasi Kartu Prakerja yang disinkronkan dengan program KUR untuk memberdayakan UMKM, serta berbagai program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terutama untuk membantu UMKM yang belum bankable yang dilanjutkan dengan berbagai tahapan kredit ultra mikro, kredit mikro, sampai yang komersial.

Di akhir sambutan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan penguatan kewirausahaan untuk mendorong UMKM agar memiliki ekosistem yang lebih baik.

“Kami berharap agar buku Pembiayaan UMKM ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan secara khusus bagi mahasiswa agar mengetahui kebijakan yang dilakukan Pemerintah dan benchmark dari yang dilakukan negara lain,” pungkas Menko Airlangga.

 

Sistematika Buku

Jelang Kenormalan Baru, Penyaluran KUR Mulai Meningkat
Perajin membuat kaki dan tangan palsu di Kawasan Tangerang, Kamis (2/7/2020). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pemerintah untuk memudahkan syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan berdampak positif pada ekonomi di masa new normal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir  mengatakan, Buku Pembiayaan UMKM ini diluncurkan agar masyarakat bisa belajar dari masa lalu serta menjadi media sosialisasi program-program UMKM dari Pemerintah.

"Sehingga dapat semakin tangguh dan menjadi motor penggerak ekonomi dalam mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada 100 tahun hari kemerdekaan Indonesia,” ujar dia.

Sistematika buku Pembiayaan UMKM ini mencakup 5 Bab yang menceritakan mulai dari peranan UMKM terhadap perekonomian dan ketahanannya terhadap krisis, perjalanan skema pembiayaan UMKM dari masa ke masa, hingga benchmark dari negara lain mengenai bagaimana UMKM dapat berkontribusi besar dalam Global Value Chain.

Iskandar menjelaskan secara eksplisit alur pikir dan poin penting dari masing-masing bab di buku tersebut.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BPD Bengkulu dengan nilai Rp 1,67 miliar kepada debitur KUR yang merupakan pelaku usaha perdagangan makanan, nelayan, hingga peternak.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya