Kementerian PUPR, Kemendagri dan Pemprov DKI Teken MoU Bangun Empat SPAM

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman MoU untuk mengerjakan proyek pipanisasi air minum bagi masyarakat di DKI Jakarta. Itu akan mencakup empat proyek guna menyalurkan air minum dari sejumlah bendungan di sekitaran Ibu Kota.

Diketahui, MoU ini ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penandatangan dilakukan di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dan disaksikan langsung Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Basuki menyampaikan ada empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan dikerjakan. Pertama, ada SPAM Jatiluhur 1 yang akan dikerjakan dengan target mampu mengaliri 13 persen masyarakat.

Kedua, ada SPAM Serpong yang akan mengambil air dari bendungan karya di Banten yang rencananya bendungan ini akan selesai pada 2022. Ditargetkan mampu mengaliri 10 persen warga DKI Jakarta.

“Ketiga ada SPAM Juanda yang juga diambil dari Jatiluhur 2 itu ditargetkan mampu mencakup 7 persen, dan keempat, SPAM Buaran itu menambah sisanya untuk melengkapi hingga 100 persen,” katanya dalam konferensi pers Perjanjian Penyelenggaraan SPAM di DKI Jakarta, Senin (3/1/2022).

“Mudah-mudahan sampai 2030 semua penduduk di Jakarta bisa dilayani air minum perpipaan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito menyampaikan langkah pembangunan SPAM ini mampu memberikan akses kepada masyarakat secara merata. Sekaligus ini akan berdampak positif pada lingkungan.

“Di Jakarta kebutuhan air minum ini banyak dipenuhi dengan air tanah yang berpengaruh pada kondisi permukaan, oleh karena iru dengan adanya substitusi dari perpipaan dari permukaan yang lebih tinggi seperti dari Jatiluhur ini akan bermanfaat bagi masyarakat dapat air bersih dan berpengaruh pada Penyelamatan lingkungan,” katanya.

Tito menambahkan, Kemendagri akan berperan dalam mengawasi pengerjaan proyek ini dari sisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan khususnya dokumen administrasi pemerintahan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara, Anies menyebut bantuan investasi awal sebesar Rp 2,1 triliun dari Kementerian PUPR mampu mengakselerasi pengerjaan proyek ini.

“Terima kasih kepada Kementerian PUPR atas antuan awal investasi sebesar RP 2,1 triliun untuk amankan proyek SPAM hilir, itu benar-benar jadi pusher untuk kita,” katanya.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan ada dua tantangan yang direspons oleh adanya MoU ini. Pertama, proyek ini akan berlomba dengan waktu dengan adanya penurunan permukaan tanah, pun terkait ketersediaan air minum perpipaan bagi masyarakat.

“Nah, kita coba membereskan persoalan dua ini secara bersamaan, dengan pipanisasi keduanya akan tertangani,” katanya.

Sementara masalah kedua adalah adanya keterbatasan fiskal dari pemerintah DKI Jakarta akibat krisis ekonomi yang terdampak Covid-19.

“Jadi dengan dua masalah besar itu, kemudian kita miliki MoU ini untuk kita kerjakan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI jakarta. Ini mudah-mudahan bisa jadi referensi persoalan kedepan,” terangnya.