Ini Arti Titik Nol di Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan apa yang dimaksud dengan titik nol dalam pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara di Kalimantan.

Dia menjelaskan jika titik nol Ibu Kota Negara Baru Nusantara adalah sebagai titik referensi untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan air laut.

“Titik nol itu bukan berarti di situ kita akan mulai. Istana memang bukan di titik nol, dia agak ke atas,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI melansir Antara di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Nantinya, Istana Negara di IKN Nusantara akan dibangun di daerah yang sedikit lebih tinggi dengan sayap sebelah kanan dibangun gedung DPR dan MPR serta bagian yudikatif di sayap sebelah kiri.

“Jadi saya kira bagus sekali kalau itu memang bisa terwujud,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap sampai 2045. Namun pihaknya telah memastikan ketersediaan air yang merupakan aspek paling penting serta mulai membangun Bendungan Sepaku Semoi dan jalan untuk logistik.

Menurutnya, jika jalan tol dari Balikpapan ke IKN selesai maka bandara ke IKN akan sama waktu tempuhnya seperti dari Cengkareng, Jakarta Barat ke Semanggi, Jakarta Selatan.

“Kemudian dari Samarinda ke IKN juga akan lebih cepat sekitar 1 jam lebih sedikit,” ujarnya.

Pemerintah akan menyiapkan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Untuk tahap awal, sebanyak 2.500 hunian akan dibangun untuk para ASN dan TNI-Polri.

"Dalam rapat koordinasi, PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dikutip dari siaran persnya, Kamis (3/2/2022).

Dia mengakui bahwa jumlah hunian yang disiapkan oleh PUPR memang belum sebanyak jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal ini, kata Febry, terkait dengan masalah pembiayaan.

"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," ungkapnya.

Kendati begitu, Febry memastikan pemerintah akan berupaya untuk terus membangun hunian bagi ASN dan TNI-Polri di kawasan IKN. Menurut dia, pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan lain untuk membangun hunian.

"Tapi itu tidak akan jadi hambatan, karena pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," jelas Febry.

Berdasarkan data sementara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),  rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang. Dengan rincian, 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk pasukan pengamanan presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajarannya.

"Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti jugs menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office berapa yang tersebar," tutur Febry.