Pemerintah Kalah dengan Mafia Minyak Goreng, Buruh Minta Mendag Diganti

Para buruh minta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas keberadaan mafia minyak goreng.

oleh Arief Rahman H diperbarui 23 Mar 2022, 14:30 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2022, 14:30 WIB
FOTO: Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng
Pedagang menunjukkan minyak goreng kemasan di pasar tradisional, Pondok Labu, Jakarta, Rabu (2/2/2022). Pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 untuk minyak goreng sederhana, dan Rp 14.000 untuk minyak goreng premium. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Para buruh minta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas keberadaan mafia minyak goreng. Ini merespons kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang telah terjadi sejak akhir tahun lalu. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, pemerintah tak boleh kalah dengan mafia minyak goreng. Oleh karena itu, pemerintah harus sesegara mungkin mengungkap pihak yang menyebabkan stok minyak goreng tertahan dan tak sampai ke pasar.

"Amanat konstitusi UUD 1945 menyatakan bumi, air, tanah dikuasai negara, sawit itu bumi, beras, air bersih, pertambangan dikuasai negara, negara tidak boleh kalah dengan mafia," katanya dalam konferensi pers, Rabu (23/3/2022).

"Waktu HET Rp 14.000 per liter, di Indomaret, Alfamart sudah tahu ada 200-an pemain produsen, oengedarnya Indomaret dan Alfa, begitu ditiadakan (kebijakan HET) miinyak goreng penuh (stoknya), berarti ada yang ditimbun," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat juga mengutarakan hal yang sama. Ia menyebut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memiliki kekuasaan penuh.

"Kemendag takut dengan mafia, padahal kan Mendag punya kekuasaan tanpa batas," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf kepada publik karena belum bisa mengatasi mafia minyak goreng ini. Atas itu, buruh meminta Presiden Joko Widodo segera mengganti jabatan Mendag.

"Kami minta presiden Jokowi ganti menteri perdagangan dengan yang berani, dengan orang yang bisa mengatasi masalah ini," katanya.

"Saya yakin, Mendag itu tidak pernah merasakan antri minyak goreng. Kalau menteri berpihak ke rakyat itu saya yakin kalau masalah ini bisa selesai," imbuhnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ancam Aksi Lanjutan

FOTO: Kenaikan Harga Minyak Goreng Penyumbang Utama Inflasi
Pedagang menata minyak goreng di sebuah pasar di Kota Tangerang, Banten, Selasa (9/11/2011). Bank Indonesia mengatakan penyumbang utama inflasi November 2021 sampai minggu pertama bulan ini yaitu komoditas minyak goreng yang naik 0,04 persen mom. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Baik Iqbal maupun Mirah, sepakat akan menggelar aksi lanjutan. Keduanya akan menggelar aksi satu minggu pasca bertemu dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Selasa 22 Maret 2022.

"Saya tunggu 1x7 hari, serikat buruh, nelayan, petani masyarakat kecil, guru honorer, imigran, akan aksi besar-besaran di seluruh indonesia kita ada di 34 provinsi, 183 kabupaten kota, dan di 3600 kecamatan. kami kerahkan, kami serius untuk meminta ganti Mendag," tegas Iqbal.

"Kami akan lakukan aksi kembali, sudah diberikan satu minggu dari yg kemarin tanggal 22 Maret, artinya ada waktu jeda dari 22 maret dan seminggu kemudian (akan menggelar aksi)," pungkas Mirah.

Informasi, ada tiga tuntutan yang dibawa kelompok buruh. Pertama, turunkan harga dan ketersediaan minyak goreng kemasan.

Kedua, turunkan harga bahan pokok, tidak hanya minyak goreng, tapi daging sapi, bawang merah, cabai, telur ayam dan daging ayam.

Ketiga, ganti Menteri Perdagangan. "Mendag yang rak berdaya menghadapi mafia minyak goreng dan sawit, dan gagal mengelola harga-harga pangan," tukas Iqbal.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya