Produktivitas dan Inovasi Indonesia Lemah sejak Sebelum Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyoroti sisi produktivitas Indonesia yang memang lemah sejak sebelum pandemi Covid-19.

Indonesia saat ini telah mengalami pemulihan ekonomi yang relatif lebih baik. Namun, masih perlu melakukan pembenahan terhadap beberapa persoalan, salah satunya produktivitas.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produktivitas Indonesia menunjukkan tren menurun selama periode 2010 hingga 2019. Penurunan produktivitas ini menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan di 5 persen," kata Suharso dalam Rakorbangpus 2022, Kamis (21/4/2022).

Kondisi ini semakin diperparah dengan inovasi yang belum berkembang dengan baik. "Dan ini dapat dilihat dari indeks inovasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya," tegurnya.

Tantangan besar lainnya, Suharso mengatakan, dampak luka (scarring effect) akibat krisis Covid-19 kini masih tersisa.

Dampak tersebut antara lain belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi Covid-19, dan belum pulihnya dunia usaha secara optimal.

"Efek luka itu cenderung memberi pengaruh terjadinya penurunan di sisi produktivitas, maka produktivitas menjadi isu yang krusial dalam pembangunan saat ini," tegas dia.

Suharso menekankan, peningkatan produktivitas akan menjadi kunci penting agar ekonomi Indonesia terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang di masa datang.

"Dengan peningkatan produktivitas mudah-mudahan kita mampu kenaikan output potensial. Sehingga trajectory sektor ekonomi kita kembali secara berkelanjutan," ujar dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan ke angka 7,5 persen hingga 8 persen. Target angka kemiskinan ini sesuai dengan arahan Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, tema RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan kelanjutan.

“Penetapan ini didukung oleh hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021 berbagai masukan penting pada forum konsultasi publik, rencana kerja pemerintah dan juga mengikuti perkembangan terkini isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Adapun tema dan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah di 2023 ditetapkan dengan arah kebijakan pembangunan yang meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tingkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan kesempatan kerja.

Kemudian, mendorong pemulihan dunia usaha industri, revitalisasi industri, dan penguatan riset, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dan pembangunan ibukota Nusantara.

“Target pembangunan dan sasaran pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9 persen, tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan 7,5-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, rasio gini 0,375, indeks pembangunan manusia ditargetkan mencapai 73,31 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen, serta indikator lainnya yaitu nilai tukar petani antara 103-105 persen dan nilai tukar nelayan 106-107 persen.

“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. Maka dari sisi pengeluaran pertumbuhan itu memerlukan dorongan konsumsi masyarakat yang diperkirakan dapat tumbuh 5,2 - 5,4 persen,” ujarnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyiapkan sejumlah proyek utama yang jadi kunci mencapai sasaran pembangunan nasional di 2023.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, terdapat 45 proyek utama yang relevan dengan arah kebijakan pembangunan tahun depan. Di mana 14 proyek diantaranya jadi kunci untuk mencapai target.

"Dari 45 major project tersebut, terdapat 14 major project yang di-highlight dan diidentifikasi lebih lanjut sebagai project yang memiliki posisi kunci dalam mencapai sasaran pembangunan nasional," ujar dia dalam Rakorbangpus 2022, Kamis (21/4/2022).

Adapun ke-14 major proyek tersebut antara lain, kawasan industri prioritas, smelter, pengelolaan terpadu UMKM, destinasi pariwisata prioritas.

Adapula perihal akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial

Kemudian, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.

Selain itu juga pembangunan di wilayah adat Papua, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan B3.

Lewat berbagai proyek tersebut, Suharso berharap dampaknya bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.

Dia pun memastikan proyek tersebut bisa jalan di tahun depan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

"Karenanya, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memastikan readiness proyek-proyek tersebut," pinta Suharso.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan ke angka 7,5 persen hingga 8 persen. Target angka kemiskinan ini sesuai dengan arahan Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, tema RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan kelanjutan.

“Penetapan ini didukung oleh hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021 berbagai masukan penting pada forum konsultasi publik, rencana kerja pemerintah dan juga mengikuti perkembangan terkini isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Adapun tema dan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah di 2023 ditetapkan dengan arah kebijakan pembangunan yang meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tingkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan kesempatan kerja.

Kemudian, mendorong pemulihan dunia usaha industri, revitalisasi industri, dan penguatan riset, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dan pembangunan ibukota Nusantara.

“Target pembangunan dan sasaran pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9 persen, tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan 7,5-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, rasio gini 0,375, indeks pembangunan manusia ditargetkan mencapai 73,31 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen, serta indikator lainnya yaitu nilai tukar petani antara 103-105 persen dan nilai tukar nelayan 106-107 persen.

“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. Maka dari sisi pengeluaran pertumbuhan itu memerlukan dorongan konsumsi masyarakat yang diperkirakan dapat tumbuh 5,2 - 5,4 persen,” ujarnya.