Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Naik 8 Bulan Berturut-turut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, angka Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia mengalami kenaikan selama 8 bulan berturut-turut. Di April 2022 posisi PMI Manufaktur Indonesia ada di level 51,9.

Angka ini meningkat sekitar 0,6 dari pisisi di Maret 2022 dengan 51,3. Menperin menyebut, ini bisa jadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bersama dengan penguatan terhadap kontribusi ekspor, peningkatan PMI manufaktur ini juga diyakini dapat mendukung solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2022,” katanya dalam keterangan resmi Kamis (5/5/2022).

Menperin menjelaskan, merujuk laporan S&P Global, sektor industri manufaktur di Indonesia masih menujukkan ekspansi dengan laju lebih cepat pada bulan April. Hal ini mengakselerasi perbaikan pada kondisi ekonomi sekaligus mendorong kenaikan jumlah tenaga kerja dan aktivitas pembelian.

“Jadi, hasil PMI ini mewakili perbaikan kondisi bisnis seluruh sektor manufaktur di Indonesia selama delapan bulan berturut-turut, dengan tingkat perbaikannya yang tercepat sejak bulan Januari lalu,” ungkapnya.

Bahkan, secara umum, para pelaku usaha industri manufaktur di Indonesia masih optimistis dengan laju ekspansi pada periode selanjutnya. Hal ini ditopang pula dengan penguatan konsumsi masyarakat serta permintaan ekspor, yang diharapkan tetap berada pada tren positif dalam beberapa waktu ke depan.

“Keberlanjutan pada peningkatkan kapasitas produksi di sektor industri manufaktur diharapkan dapat terus terjaga, karena didukung oleh penguatan permintaan pada bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri yang sejalan dengan kebijakan cuti bersama dan mudik Lebaran,” papar Agus.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menperin menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada produk dalam negeri. Potensi belanja barang dan modal serta jasa di pemerintah pusat sebesar Rp 526 triliun, sedangkan di pemerintah daerah Rp 535 triliun.

“Artinya, total lebih dari Rp1.000 triliun. Sedangkan, anggaran di BUMN Rp420 triliun. Semua angka itu sangat besar sekali, yang perlu dipacu untuk pembelian produk-produk dalam negeri sehingga industri kita dapat tumbuh dan berkembang. Jadi, jangan lagi hilangkan atau kurangi sebanyak-banyaknya untuk pembelian produk impor,” paparnya.

Berikutnya, percepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya mineral, didorong agar mereka segera membangun smelter.

“Selain itu, daerah-daerah yang memproduksi cokelat atau kopi misalnya, didorong agar meningkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi industri karena akan juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar,” imbuhnya.

Menanggapi hasil survei PMI manufaktur Indonesia pada April, Jingyi Pan selaku Economics Associate Director IHS Markit mengatakan, perbaikan kondisi perekonomian Indonesia terlihat dari kenaikan permintaan dan produksi di sektor manufaktur yang semakin kuat.

“Selain itu, terjadi kenaikan aktivitas pembelian, dan yang terpenting adalah ekspansi solid pada jumlah tenaga kerja yang juga terus menunjukkan kepercayaan diri dari beberapa perusahaan dalam waktu dekat,” terangnya.

PMI manufaktur Indonesia pada April mampu melewati PMI manufaktur China (46,0), Rusia (48,2), Malaysia (51,6), Taiwan (51,7), dan Vietnam (51,7).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menteri kabinet kerja, kepala daerah hingga BUMN untuk membeli produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan jasa.

Mengingat tahun ini potensi dana yang bisa berputar dari pemerintah pusat dan daerah Rp 1.062 triliun.

"Ini sudah 2 kali saya sampaikan bekerja fokus untuk meningkatkan komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya belanja barang dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," kata Jokowi dalam Pembukaan Musrenbang Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Presiden mengatakan potensi belanja barang modal dan jasa dari pemerintah sangat besar. Dari pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun.

Kemudian dari pemerintah daerah sebesar Rp 535 triliun. Ditambah dari BUMN sekitar Rp 420 triliun. Sehingga total anggaran yang bisa dibelanjakan Rp 1.481 triliun.

"Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor," kata dia.

Dia memerintahkan setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mengurangi dan menghilangkan konsumsi produk impor. Langkah ini harus diambil semua pihak dalam rangka mendukung perkembangan produk dalam negeri bisa berkembang.

Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, dan siapkan kapasitas produksi nasional kita," katanya.