Terkuak Alasan di Balik Ide Tiket Masuk Borobudur Rp 750 Ribu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membeberkan alasan pemerintah sedang mengkaji harga tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 750.000 per orang. Tiket ini adalah untuk bisa naik lebih jauh ke atas Candi Borobudur.

Menurut Sandiaga Uno, hal ini dengan mempertimbangkan degradasi bangunan Candi Borobudur yang terus terjadi. Pemerintah sendiri akan mengatur kapasitas daya tampung candi sebesar 1.200 orang per hari.

"Karena bisa mengurangi kikisan yang membuat batu di Borobudur aus. Pendekatan ini bukan komersial, tapi pendekatan konservasi," jelasnya, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Pemerintah akan memastikan Candi Borobudur jadi destinasi ramah lingkungan. Sebab dari laporan, kata Sandiaga Uno, beberapa tahun terakhir batu-batu di Candi Borobudur mengalami degradasi sangat drastis.

"Candi ini dibangun sekitar 1.200 tahun yang lalu, harus benar benar kita jaga," katanya.

Sandiaga melanjutkan, bagi masyarakat yang tidak naik ke candi nantinya tetap dapat menikmati pemandangan candi melalui Virtual Reality. Hal ini pun sedang dirancang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Nanti akan ada virtual reality agar orang tetap menikmati dan tetap dapat memperkaya pengetahuan. Saya optimis dengan proses ini Borobudur akan menjadi ikon dan kita pastikan kelestariannya," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) mendukung langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga tiket Candi Borobudur menjadi sebesar Rp750 ribu untuk wisatawan lokal, dan USD100 untuk wisatawan asing yang hendak menaiki Candi Borobudur.

“Kebijakan yang diambil pemerintah ada baiknya, untuk membatasi kunjungan wisatawan yang naik ke candi borobudur,” kata Ketua Umum DPP Astindo, Pauline Suharno kepada Liputan6.com, Senin (6/6/2022).

Menurutnya, setiap tahun bangunan candi borobudur mengalami penurunan. Oleh karena itu, Pemerintah ingin menjaga kelestarian bangunan Candi Borobudur selama mungkin.

Sehingga Rencana pemerintah akan menjadikan borobudur sebagai satu kawasan wisata yang bukan lagi mass tourism, melainkan menjadi destinasi kawasan khusus sama seperti Taman Nasional Komodo.

Sebagai informasi, Mass Tourism adalah pergerakan manusia dalam jumlah besar dengan tujuan menghabiskan waktu luang mereka di suatu tempat. Destinasi wisata seperti ini biasanya berhubungan dengan liburan yang murah dan cenderung bersifat musiman.

“Nanti dengan diberlakukannya tiket masuk yang baru, maka akan terseleksi wisatawan yang akan naik ke Candi Borobudur (ring 1, melihat relief dan stupa),” ujarnya.

Lantaran, selama masa pandemi wisatawan dilarang naik ke ring 1, hanya diperbolehkan di pelataran Candi Borobudur, karena banyak wisatawan yang memakai hand Sanitizer yang mengandung alkohol dan menyebabkan kerusakan pada batu batu/relief/stupa candi Borobudur.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah akan membatasi kuota pengunjung Candi Borobudur.

Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan tarif bagi wisatawan yang akan naik ke area stupa Candi Borobudur. Langkah ini guna menjaga Warisan Budaya Dunia.

Sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman. Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada Pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Selain itu, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi, juga menjadi tantangan tersendiri.

Meskipun demikian, Menko Luhut mengatakan bahwa Ia juga aware dengan kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi.

Merespons hal itu, Menko Luhut mengatakan bahwa rencana tarif masuk Candi Borobudur yang muncul saat ini belumlah final, karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden di minggu depan.