Sri Lanka Bangkrut, IMF Harap Bailout Bisa Jadi Solusi

Liputan6.com, Jakarta - The International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional mengatakan pihaknya berharap dapat melanjutkan pembahasan dana talangan atau bailout usai kerusuhan di Sri Lanka mereda.

Diketahui bahwa Sri Lanka tengah dihebohkan dengan ratusan massa yang mendatangi dan menerobos barikade polisi di kantor presiden di Kolombo dalam protes besar-besaran terkait krisis ekonomi, ketersediaan pangan hingga energi di negara itu. 

Krisis ekonomi, pangan dan energi di negara tersebut sudah berlarut-larut sehingga membuat Sri Lanka bangkrut.

"Kami berharap resolusi situasi saat ini dapat memungkinkan dibukakan kembali dialog kami tentang program (bailout) yang didukung IMF," kata IMF dalam sebuah pernyataan, dikutip dari US News, Senin (11/7/2022).

Inflasi Sri Lanka, dengan penduduk 22 juta telah mencapai 54,6 persen pada bulan lalu, dan bank sentral negara itu telah memperingatkan bahwa inflasi bisa meningkat menjadi 70 persen dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan bahwa ia mendorong China negara Kelompok 20 lainnya untuk mempercepat pengurangan utang dimana semakin banyak negara terbebani utang besar. 

"Ini adalah topik yang kita tidak bisa berpuas diri," kata Georgieva.

"Jika kepercayaan terkikis hingga ada spiral ke bawah, Anda tidak tahu di mana itu akan berakhir," kata kepala IMF dalam sebuah wawancara akhir pekan lalu menjelang pertemuan pejabat keuangan di Indonesia.

Georgieva juga mengatakan dia sudah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo, selama pertemuan G7 bulan lalu di Jerman dan mendesaknya untuk mendorong persatuan yang lebih besar dalam hal utang sebelum KTT G20 bulan November mendatang.

"Para pemimpin G20 tidak ingin berada dalam situasi di mana masalah itu mendominasi pembicaraan hanya karena kami tidak membuat kemajuan," ujar Georgieva.

Arus keluar modal dari pasar negara berkembang terus berlanjut dan hampir satu dari tiga negara ini sekarang memiliki suku bunga 10 persen atau lebih tinggi, ungkap Georgieva, mencatat lebih banyak negara berpenghasilan menengah, termasuk Sri Lanka dan Malawi, yang mencari bantuan dari dana tersebut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pada 13 April 2022, Sri Lanka mengumumkan gagal bayar utang luar negerinya sebesar USD 51 miliar atau setara Rp 764 triliun setelah kehabisan devisa untuk mengimpor barang-barang yang sangat dibutuhkan.

Kemudian pada 9 Mei 2022, Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri Sri Lanka, dan diselamatkan oleh aparat setempat setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediamannya di Kolombo. Dia digantikan oleh Ranil Wickremesinghe, seorang veteran politik yang telah menjabat beberapa periode sebagai perdana menteri.

Hingga akhirnya pada 10 Juni 2022, PBB memperingatkan bahwa Sri Lanka sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang berat, dengan jutaan orang sudah membutuhkan bantuan.

Lebih dari tiga perempat populasi negara itu disebut mengurangi asupan makanan karena kekurangan pangan yang parah di negara itu, kata PBB.

Kemudian pada 27 Juni 2022, Sri Lanka mengungkapkan sudah hampir kehabisan bahan bakar dan menghentikan semua penjualan bensin kecuali untuk layanan penting.

Pemerintah Sri Lanka juga menerbitkan data yang menunjukkan inflasi telah mencapai rekor tertinggi untuk bulan kesembilan berturut-turut, sehari setelah IMF meminta Sri Lanka untuk mengendalikan harga tinggi dan laju inflasi.

Pada 9 Juli 2022, Presiden Rajapaksa meninggalkan kediaman resminya di Kolombo dengan bantuan pasukan, tidak lama sebelum para demonstran menyerbu kompleks itu, dan dia dibawa ke lokasi yang dirahasiakan di lepas pantai.

Rekaman dari dalam kediaman menunjukkan pengunjuk rasa melompat ke kolam renang dan menjelajahi kamar pribadi Rajapaksa yang megah.

Kediaman Wickremesinghe juga dilaporkan dibakar oleh massa. Polisi mengatakan dia dan keluarganya tidak ada di tempat kejadian. Rajapaksa kemudian menawarkan untuk mundur pada 13 Juli, kata ketua parlemen Mahinda Abeywardana dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi.