Jakarta Terancam Tenggelam, Pemindahan IKN ke Kaltim jadi Solusi?

Liputan6.com, Jakarta Wahan Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jakarta menilai, pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak akan berdampak signifikan pada penurunan masalah lingkungan hidup di Jakarta.

Sebab, pasca pemindahan ibu kota negara tersebut, Jakarta masih diwacanakan menjadi pusat bisnis dan jasa global dimana kebutuhan terhadap ruang akan terus tinggi. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung berpendapat, wacana pemulihan lingkungan hidup di Jakarta menjadi semakin sulit dibayangkan.

"Pemindahan ibu kota sama sekali tidak berkaitan dengan agenda pemulihan lingkungan hidup di Jakarta. Selama ambisi pembangunan tidak diturunkan, Jakarta akan sulit pulih," ujar dia, Senin (15/8/2022).

"Jadi, berhenti menggunakan alasan perbaikan lingkungan hidup di Jakarta untuk memuluskan rencana pemindahan ibu kota," tegas Suci.

Lebih lanjut, Suci pun mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria yang menyebut pemindahan IKN akan bantu mencegah Jakarta dari acaman tenggelam.

Menurut dia, akar masalah yang mengancam Jakarta tenggelam justru berada di pemerintah yang gagal dalam merencanakan tata ruang, menyediakan layanan pipa air bersih, dan melakukan penegakan aturan terkait ekstraksi air tanah dalam equifier untuk sektor komersil dan industri.

Suci menambahkan, kegagalan pemerintah juga tercermin dari minimnya kawasan imbuhan air tanah karena 64-92 persen merupakan tutupan lahan kedap dan terbangun (Data DLH DKI Jakarta). Dengan kata lain, beberapa wilayah di Jakarta kehilangan kemampuan menyerap air sehingga mengganggu ketersediaan air tanah.

"Wilayah dengan tutupan lahan kedap air paling tinggi adalah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, yang mana kedua daerah tersebut juga merupakan wilayah yang paling tinggi angka penurunan muka tanahnya," tutur Suci.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun tol bawah laut terdalam di dunia. Konstruksinya dilakukan dengan teknologi immersed tunnel, atau terowongan tabung benam di jalur menuju IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tol bawah laut IKN tersebut bakal menyambungkan salah satu jalan tol di sekitar ibu kota baru, yakni ruas Tol Balikpapan Samarinda Km 11-Junction Pulau Balang.

Proyek jalan tol di bawah laut tersebut diinisiasi guna menjaga habitat salah satu satwa endemik Kalimantan, yakni Bekantan yang berada di sekitar Teluk Balikpapan, khususnya Pulau Balang.

"Kita kan sekarang mau bikin tol dari Km 11 Balikpapan-Samarinda ke Jembatan Pulau Balang. Dari Pulau Balang ke IKN kan ada kawasan bekantan yang perlu dilindungi. Jadi kita bikin yang di bawah laut. Mudah-mudahan enggak mengganggu lingkungan," terang Menteri Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Adapun inisiasi proyek jalan tol bawah laut ini merupakan hasil kerjasama teknologi dengan Korea Selatan.

Menteri Basuki menjelaskan, jalan tol yang berada di dalam tabung benam ini akan berbeda dengan konstruksi terowongan tol lainnya.

"Kalau terowongan kan membuat lubang. Ini bukan membuat lubang, tapi tunnel kayak dibuat di darat, lalu dicemplungkan ke laut, dan terdalam di dunia," jelasnya.

Jalan tol bawah laut menuju IKN ini nantinya akan terbentang sepanjang 1,5 km di Teluk Balikpapan. Menteri Basuki lantas menyatakan keseriusan pemerintah untuk segera memulai proyek tersebut.

"Ada FS (Feasibility Study, studi kelayakan) nya juga, lagi didesain. Mungkin 2023 di-tender," tutup Menteri Basuki.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, angkat bicara soal kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan IKN Nusantara.

Dia mengaku masih belum tahu lebih lanjut soal rencana peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun, ia mengatakan Jokowi tampaknya tidak terlalu menyukai proses seremoni seperti itu.

"Ada groundbreaking atau enggak kami masih belum tahu. Kalau groundbreaking kan Presiden enggak suka groundbreaking. (Dia) enggak pernah groundbreaking," kata Menteri Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Menurut pengalamannya dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dari RI 1, Jokowi tak ingin suatu proyek terlalu fokus pada proses peletakan batu pertama, namun implementasinya tidak jalan.

"Tapi pak Presiden selama ini susah. Beliau enggak suka (groundbreaking). Meninjau yang sudah jalan, iya. Tapi kalau untuk mulai (groundbreaking) beliau enggak," ungkapnya.

"Karena beliau beberapa kali di Tol Bocimi, groundbreaking ternyata sudah empat kali enggak jalan-jalan," ujar Menteri Basuki.

Pembangunan ibu kota negara baru atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan segera dimulai pada September 2022 mendatang. Ini dilakukan pasca Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukan anggaran IKN ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR sebelumnya telah mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada 2022 ini kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,4 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran tersebut bakal cair setelah Kementerian PUPR menetapkan pemenang tender untuk sejumlah proyek pada Agustus 2022 ini. Sehingga pengerjaan beberapa proyek IKN bisa dimulai bulan depan.

"Iya (September mulai bangun IKN). Tanda tangan kontrak, abis itu langsung konstruksi," kata Menteri Basuki saat dijumpai di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

"Kalau tanda tangannya (tender) mudah-mudahan sudah. Untuk DIPA-nya saya pikir Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah oke. Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA," terang dia.

Disebutkan Menteri Basuki, total ada 23 paket pengerjaan proyek IKN yang proses pelelangannya rampung Agustus 2022. Seluruh paket tersebut sudah masuk perencanaan Kementerian PUPR saat mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada tahun ini.

"Dulu kita bisa lebih, Rp 7 koma (triliun) sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangin Rp 5,4 (triliun). Kalau enggak ada sisa DIPA kan malu juga, minta banyak enggak bisa serap," imbuhnya.