ID Food Bangun Ekosistem Rantai Pasok Nelayan, Sediakan BBM hingga Penyimpanan Ikan

Liputan6.com, Jakarta BUMN Holding Pangan ID Food, mengungkap pihaknya akan mengembangkan ekosistem rantai pasok nelayan. Tujuannya guna mendukung penerapan ekonomi biru di sektor perikanan.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakam pihaknya mendukung Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dan unggul.

Salah satunya BUMN Holding Pangan ID FOOD turut mengembangkan ekosistem rantai pasok nelayan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian teknis terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Frans menyebut pihaknya melalui PT Perikanan Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekosistem rantai pasok nelayan dari wilayah operasional yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ekosistem rantai pasok nelayan ini bertujuan selain memberdayakan nelayan untuk meningkatkan produksi hasil laut juga dapat menjaga pasokan kebutuhan komoditas ikan dan kesejahteraan nelayan,” Terang Frans pada kesempatan Workshop Blue Agenda Rose to Ocean 20, mengutip keterangan resmi, Kamis (29/9/2022).

Ekosistem rantai pasok nelayan ini meliputi hulu-hilir integrasi perikanan. Mulai dari penyediaan fasilitas pendukung untuk para nelayan seperti penyediaan layanan BBM kapal nelayan, dok kapal dan bengkel untuk kapal nelayan, penyediaan es dan cold storage untuk penyimpanan ikan.

Menurut Frans, hal ini pun sejalan dengan yang diamanahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membangun ekosistem perikanan dan mendorong BUMN seperti Perindo dan Himbara untuk terlibat dalam ekosistem perikanan. Menteri Erick pun mengatakan nelayan memegang peran penting bagi masa depan ekonomi serta kedaulatan pangan bangsa.

Selain itu pada ekosistem rantai pasok nelayan ini juga akan dikembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) Perikanan dan teknologi digitalisasi hingga pendanaan untuk nelayan kerja sama dengan Himbara termasuk perlindungan Asuransinya untuk nelayan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan sebagai negara maritim, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yakni sekitar 75 persen wilayah kita tertutup air laut, dan Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 km. Menurutnya, dengan segala berkah tersebut, Indonesia memiliki banyak potensi.

“Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengambil tindakan untuk melindungi, mengelola, dan memulihkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kita ke tahap ekonomi biru. Dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia berkomitmen dan mendukung kerja sama strategis dalam Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional,” bebernya.

Luhut berharap agar kepemimpinan Indonesia di G20 dapat membantu mewujudkan hal tersebut baik bagi Indonesia maupun dunia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia berjanji untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan. Dia percaya dengan kemitraan tersebut, dunia dapat pulih bersama, pulih lebih kuat untuk laut berkelanjutan dan pertumbuhan biru.

“Kami mengundang dukungan nyata dan kolaborasi dari Anda untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan. Dukungan ini juga dapat menjadi peluang untuk mendukung aksi bersama G20, khususnya Ocean20 dengan negara-negara kecil dan berkembang lainnya,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Command Center ini menggunakan perangkat Integrated Maritime Intelligent Platform dan berbasis pengawasan satelit untuk mencegah potensi pelanggaran penangkapan ikan.

Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, Indonesia diberkahi dengan memiliki laut seluas 6,4 juta km2 dan berada pada posisi geostrategis yang sangat menguntungkan. Namun, kekayaan tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan untuk mengelolanya dengan baik.

"Dari perspektif ekonomi, jika sumber daya kelautan dan perikanan kita kelola dengan baik dapat menyumbang lebih dari 6-7 persen dari PDB dan 4 juta orang akan mendapatkan manfaat pekerjaan dan menyumbang 50 persen asupan protein laut untuk ketahanan pangan," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).

Penangkapan ikan berlebihan, IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, serta pencemaran laut perlu menjadi perhatian bersama. Hal-hal tersebut tidak hanya mengancam sumber daya dan ekosistem laut, tapi lebih dari itu mengancam ketahanan pangan, dan ekonomi negara dan pendapatan masyarakat yang berada dalam lingkungan usaha kelautan dan perikanan.

Secara ekonomi, aktivitas illegal tersebut juga menurunkan tingkat kepercayaan pasar perikanan global dan minat investasi kelautan perikanan. Selain itu, akan berpengaruh pula bagi pencapaian ekonomi biru dan target pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals.

"Saya mendapat laporan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur," sebut Menko Luhut.