Hadapi Resesi Global, Indonesia Tak Bisa Lepas dari Nilai Pancasila

Liputan6.com, Jakarta Ketidakpastian global di tengah ketegangan geopolitik dunia potensi berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Terlebih bayang-bayang ancaman krisis pangan, krisis energi hingga resesi terus mengintai banyak negara saat ini.

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyatakan, Indonesia harus memastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam sistem hukum nasional di tengah kerawanan pangan dan energi.

"Persis pada perayaan tahun ke-100 pendidikan tinggi hukum nanti, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang saat ini masih berlangsung akibat pandemi, kerawanan di bidang pangan dan energi," kata Ari Kuncoro dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11/2022).

Ari turut menekankan peranan penting pihak akademisi di bidang hukum guna mengawal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.

"Hendaknya FHUI bersiap untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam sistem hukum nasional akan menghasilkan proses berdemokrasi yang mengkonsolidasikan masyarakat dan bukan malah menjadikan masyarakat terpolarisasi," ungkap dia.

Senada, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim menyampaikan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kepribadian dan kepentingan nasional pada sistem hukum nasional.

Jika hal ini tidak diantisipasi, ia mengingatkan itu bisa berakibat pada ancaman sosial dan ekonomi di Tanah Air.

Menurut Edmon, terdapat bentuk intervensi dalam bidang legislasi yang berpotensi menghasilkan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 telah mengidentifikasi jenis dan dimensi ancaman.

"Terdapat bentuk intervensi dalam bidang legislasi dalam bentuk narasi berbentuk kajian yang merupakan perpanjangan tangan geopolitik. (Menghadapi) bentuk ancaman riil seperti itu, tentunya tidak bijak bila kita menutup diskursus," tuturnya.

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Presiden Joko Widodo beserta seluruh menteri telah mewanti-wanti semua agar bersiap menghadapi kemungkinan terburuk di 2023, salah satunya adalah resesi global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melihat ancaman resesi global di 2023 pasti akan berdampak ke sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ancaman resesi ekonomi global dapat berdampak pada sektor ketenagakerjaan, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal," kata Menaker Ida Fauziyah saat acara Festival Job Fair Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Terlebih, sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Di sisi lain, sektor ketenagakerjaan juga sedang menghadapi revolusi industri yang melahirkan otomasi dan disrupsi di berbagai bidang yang secara sangat signifikan mengubah lanskap pasar kerja di Indonesia.

"Memang kondisi kita kini sudah mulai pulih, tetapi permasalahan lainnya juga bermunculan, termasuk ancaman resesi ekonomi," ujarnya.

Untuk menjawab tantangan dan peluang di atas, Kemnaker terus mendorong peningkatan sumberdaya manusia. Terutama mengenai kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Dalam konteks ini pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

"Sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, kami juga telah mencetuskan transformasi dalam sektor ketenagakerjaan. Langkah-langkah transformasi itu kami tuangkan dalam 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia. 

Sembilan lompatan tersebut adalah Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Reformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi.

Namun memasuki tahun ini ketika penyebaran Covid-19 perlahan mereda, dunia justru dikejutkan atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Itu berimbas terhadap kenaikan harga komoditas dunia.

"Yang kita tidak bayangkan awal 2022 ini, Rusia nyerang Ukraina, yang kemudian menyebabkan keseluruhan konstelasi dunia menjadi volatile secara serius. Kita bisa lihat harga gas, batu bara, minyak, CPO, ada beberapa komoditas pangan lainnya, luar biasa," bebernya.

"Saya yakin, pelaku usaha harus membuat perencanaan dengan situasi harga seperti ini, dan ini bukan sesuatu yang mudah," ujar Suahasil.

Tak hanya hari ini, situasi sulit diprediksi bakal terus terjadi ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha harus bersiap menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

"Karena itu lah, di perekonomian dunia terus sepanjang tahun outlook terus turun. Itu menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi," tegas Suahasil.