Big Data Bisa Bantu Pembangunan Nasional yang Inklusif

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, di era digitalisasi informasi yang berkembang secara masif saat ini, penyediaan data yang cepat dan akurat sangat dimungkinkan.

Pemanfaatan big data telah menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat melihat berbagai transaksi digital, termasuk transaksi yang kompleks seperti transaksi rumah tangga, kredit, perbankan, perusahaan, ekspor dan impor.

Dengan memanfaatkan big data, pencapaian pembangunan nasional dapat didesain lebih inklusif untuk kesejahteraan masyarakat. Penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas oleh produsen data merupakan hal penting, terutama untuk mendorong kegiatan perekonomian.

"Big data menyediakan data statistik yang lebih cepat dan lebih detail, tetapi yang lebih penting adalah melakukan analisa dari big data tersebut yang merupakan kebutuhan bagi bisnis di era digital saat ini,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam 7th International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics, Senin (7/11/2022).

Kegiatan 7th International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics diselenggarakan atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan PBB dan Asian Development Bank. Konferensi internasional yang digelar di Yogyakarta tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari Indonesia serta 22 negara lainnya.

Selain Menko Airlangga, turut menjadi narasumber dalam pembukaan konferensi tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Executive Secretary United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Deputy Secretary General of the United Nations, Deputy Director General for Statistical Support and Informatics at Statistics South Africa, Country Director United Nations Population Fund in Indonesia.

“Konferensi ini adalah upaya untuk meningkatan kapasitas dan kapabilitas data science di Indonesia. Para akademisi, praktisi, dan pejabat diharapkan dapat memanfaatkan big data untuk digunakan pada pola ekonomi baru serta digunakan untuk kebijakan yang akan ditetapkan ke depan,” ungkap Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga mengatakan bahwa BPS berperan dalam mendukung Pemerintah menyediakan indikator strategis yang dapat digunakan untuk melihat berbagai fenomena dan gejolak sosial-ekonomi Indonesia. Selain data PDB dan inflasi, BPS juga merilis data secara bulanan yakni data ekspor, impor, dan tingkat penghunian perhotelan.

“Kompleksitas data yang diperlukan dalam penghitungan perekonomian Indonesia perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antar satuan kerja maupun instansi agar data dasar cepat dan akurat,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menegaskan bahwa BPS sebagai instansi penyedia data harus independen sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. BPS diharapkan dapat meningkatkan frekuensi kecepatan waktu rilis data, menyediakan estimasi hingga wilayah yang lebih kecil, mengurangi efek dari non-response, serta mampu menyediakan informasi sebagai pembanding.

“Mengingat peran krusial BPS dalam mendukung Pemerintah, maka penyediaan data yang cepat, akurat, dan valid harus menjadi perhatian insan BPS,” pungkas Menko Airlangga.