Siap-Siap, Investor IKN Nusantara Mulai Masuk Kuartal II 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada kuartal kedua 2023.

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Basuki mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," kata Basuki.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Tentunya, jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, anggaran untuk IKN bukan dari APBN. Investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya.

Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.

Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan ternyata disambut baik oleh banyak negara. Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan sebanyak 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

"Ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius supaya harapan pemerintah 80 persen pembiayaan berasal dari investor terpenuhi," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari Antara, Sabtu (3/12/2022).

Otorita IKN melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos.

Sementara perwakilan dari Uni Eropa di antaranya Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Spanyol berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Pemerintah Finlandia dan Spanyol bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerja sama pembangunan IKN.

IKN menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menyatakan ingin bekerja sama seperti Korea dan Arab Saudi.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya terbuka bagi investor mana pun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu.

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan secara masif di IKN mulai dari pembangunan Kantor Presiden, Kantor Kementerian, hunian untuk pekerja, hingga jalan. Pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Otorita IKN sendiri hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melawat ke Malaysia untuk menghadiri Forum Investasi Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) bersama Kedubes RI di Kuala Lumpur.

Pemerintah RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya forum ini, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kerjasama bisnis antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Komitmen kami adalah memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya KIPP zona 1A, 1B dan 1C dalam tahap awal pengembangan IKN Nusantara. Kami ingin melangkah maju bersama dan akan memberikan karpet merah yang lebih merah bagi para investor Malaysia khususnya sebagai sahabat Indonesia," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Dikatakan Menteri Basuki, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam market sounding pertama pada 22 Agustus 2022 dan kedua pada 18 Oktober 2022, menyampaikan pesan kepada lebih dari 800 calon investor bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia.

"Hal itu hanya bisa diwujudkan dengan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor," imbuh Menteri Basuki.

Anggaran yang dialokasikan hanya dapat mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi IKN sebesar USD 30 miliar. Sedangkan selebihnya (80 persen) akan dipenuhi melalui skema Public Private Partnership (PPP), pendanaan kreatif, investasi swasta, dan instrumen lainnya.

"Untuk itu, Pemerintah Indonesia membuka peluang emas bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara ini. Kehadiran investor dan mitra bisnis sudah dijamin oleh basis legal yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen," jelasnya.