Ridwal Kamil Tolak Beras Impor, Sebut Jabar Surplus 1,5 Juta Ton

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan wilayah Jawa Barat tidak memerlukan beras impor, mengingat daerah tersebut setiap tahunnya mengalami surplus sebanyak 1,5 juta ton.

"(Produksi beras) Jawa Barat surplus, kita surplus setiap tahun 1,5 juta ton," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil di Cirebon, Jabar, Rabu, saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Pasalaran, Kabupaten Cirebon, dikutip dari Antara, Rabu (25/1/2023).

Menurutnya, kenaikan harga beras di Jawa Barat, sedang dilakukan penelusuran, mengingat daerah tersebut menjadi salah satu lumbung padi nasional dengan setiap tahunnya mengalami surplus 1,5 juta ton.

Kang Emil melanjutkan dengan adanya kenaikan harga beras, pihaknya akan melakukan intervensi ke pasar, baik dengan cara operasi pasar, maupun mengintervensi distribusi melalui subsidi kendaraan logistik.

Ia juga menekankan sebentar lagi memasuki musim panen, sehingga beras impor tidak diperlukan lagi.

"Jawa Barat jangan sampai (ada beras) impor, karena mengalami surplus, kalau daerah lainnya silakan saja," tuturnya.

Kang Emil juga meminta kepada daerah yang berada di Jawa Barat, agar tidak mendatangkan beras impor, apalagi di Kabupaten Indramayu yang menjadi lumbung padi nasional. "Indramayu juga jangan sampai mendatangkan beras impor," katanya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Indramayu Dandy Arianto memastikan stok beras di daerah itu aman hingga musim panen berikutnya, sehingga tidak perlu mendatangkan beras impor dan petani tak perlu khawatir.

"Kami pastikan stoknya cukup untuk menjelang panen raya di akhir Februari 2023 ini," katanya.

Ia mengatakan kebutuhan beras di Kabupaten Indramayu kurang dari 100 ton, mengingat daerah tersebut merupakan lumbung padi, sehingga masyarakat banyak yang menyimpan hasil panen untuk dikonsumsi sendiri.

Dandy menambahkan meskipun stok beras di gudang Bulog Indramayu tidak seperti beberapa bulan lalu yang mencapai 30 ribu ton, namun pihaknya tidak akan mendatangkan beras impor.

Dengan demikian, ia berharap para petani tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi menjelang panen raya, agar harga beras di pasaran juga aman tanpa ada penurunan harga.

"Beras impor ke Indramayu baru wacana, barangnya gak ada, akibat adanya wacana pembatalan sisa impor menyusul izin impor Kemendag hanya sampai akhir Januari," katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membongkar cara licik oknum untuk mempermainkan harga beras. Padahal sudah ada patokan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Budi Waseso menyampaikan, harga jual cadangan beras pemerintah (CBP) adalah sebesar Rp 8.300 per kilogram untuk harga dari gudang. Di hilir atau tingkat konsumen, harganya dipatok harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kilogram.

Menurut Buwas, sapaan akrabnya, ternyata harga beras Bulog di hilir masih ditemukan lebih tinggi dari HET. Sebabnya, ada permainan di sisi distribusi dari gudang ke eceran.

"Kalau tadi saya bilang harganya jadi mahal, gini kesalahannya bukan di Bulog. Bulog kan melepasnya Rp 8.300, okelah karena itu di wilayah Jakarta," ujar dia di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Buwas turut mencoba menghitung keuntungan yang bisa didapat dalam proses penjualan dari gudang hingga ke konsumen. Dengan formulasi yang sudah ditetapkan, seharusnya sudah ada keuntungan di setiap lini.

"Berapa sih biaya angkut sampai ke tempat penyebarannya? Ya paling tidak, boros-borosnya Rp 200 per kilo. Berarti kan modalnya Rp 8.500, ini hitung-hitungan bodohnya saya. Sekarang kalau dijual Rp 8.800 katakanlah, sudah dapat untung Rp 300 rupiah, kan para pengecernya dapat untung lagi. Kalau kita jual Rp 8.800 (per kilogram), mungkin pengecer jual ke konsumen Rp 9.000 (per kilogram)," paparnya.

"Harapannya paling tinggi sesuai dengan HET dong yang Rp 9.450. Nah, sekarang belinya udah Rp 9.400, Rp 9.500, gimana ceritanya dia mau jual HET? Darimana untungnya? Ya nggak mungkin, yang pasti dia jual di atas HET," sambung Buwas.

Lebih lanjut, dengan hitungan yang diungkapnya tadi, ada oknum yang memainkan harga tersebut. Dia menyebut kalau itu adalah permainan dari mafia.

"Nah, salahnya siapa? Ya itu tadi, tanda kutip mafia yang memanfaatkan itu. Ya nantilah yang akan mendalami pihak berwenang, bukan saya. Saya nggak mau bicara terbuka, kan bukan kewenangan saya," ungkapnya.

Buwas juga telah mengendus adanya mafia yang bermain di tubuh Bulog. Bahkan, dia tidak segan untuk memecat oknum di tubuh Bulog yang kedapatan mempermainkan harga beras.