Waspada Penipuan! Cuma Ada 6 Mitra Pembayaran Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang pembukaan program Kartu Prakerja dengan skema normal, mulai banyak penipuan yang mengatasnamakan Kartu Prakerja. Salah satunya terkait mitra pembayaran.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menegaskan, hanya ada 6 mitra pembayaran resmi Kartu Prakerja yaitu BNI, BCA, OVO, gopay, DANA, dan LinkAja.

Jika ada institusi lain mengatasnamakan sebagai mitra pembayaran Kartu Prakerja maka sudah pasti "Penipuan".

"HATI-HATI jika ada pihak-pihak yang megatasnamakan sebagai tim Kartu Prakerja dan melakukan sosialisasi maupun pendaftaran secara offline di lingkungan sekitar kamu!," tulis Manajemen Kartu Prakerja di akun instagram resmi Kartu Prakerja, Selasa (31/1/2023).

Pihak manajemen Kartu Prakerja pun menghimbau kepada calon peserta agar menjaga keamanan data pribadi l, dengan menghindari kegiatan-kegiatan tidak resmi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut.

Pendaftaran Kartu Prakerja hanya dapat dilakukan online secara mandiri melalul website www.prakerja.go.id.

Hal penting lainnya yaitu tidak ada proses pendaftaran offline menggunakan formulir dan sebagainya.

Kemudian, tidak memerlukan pengumpulan data berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya.

Selain itu, tidak membutuhkan biaya sama sekali, dan tidak mengharuskan kami membuka rekening bank tertentu dengan menyetorkan saldo dalam jumlah tertentu.

Serta tidak ada yang dapat menjanjikan dan menjamin kelolosan pendaftaran gelombang Kartu Prakerja.

Namun yang pasti, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tidak pernah menurunkan tim atau bearfiliasi untuk melakukan pendaftaran secara luring (offline) di desa, kelurahan, kecamatan, kota/ kabupaten, maupun provinsi.

Sebeumnya, Program Kartu Prakerja dengan skema normal yang akan dijalankan di 2023 tidak hanya untuk pengangguran atau pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saja. Saat ini, Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua angkatan kerja.

"Program Kartu Prakerja bukan (hanya) untuk pengangguran. Jadi program Kartu Prakerja ini untuk seluruh angkatan kerja. Jadi apakah pengangguran menjadi prioritas? Belum tentu. Semua angkatan kerja yang produktif dalam rentang 18-64 tahun, mereka yang akan punya kesempatan," kata Head Komunikasi PMO Prakerja William Sudhana dalam konferensi pers Kartu Prakerja, Rabu (18/1/2023).

Menariknya, yang telah memiliki pekerjaan juga bisa ikut bergabung dalam program Kartu Prakerja tahun 2023 ini. Hal ini ditujukan bagi pekerja yang ingin meningkatkan keahliannya di bidang tertentu. Mereka bebas untuk mendaftar yang terpenting memenuhi persyaratan.

"Jadi bagi mereka yang masih bekerja juga terbuka, tapi ya ini kesempatan sekali seumur hidup. Jadi, sekali udah kena, dapat, dimanfaatkan sebaik mungkin," tambah Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kurniasih Suditomo.

Lebih lanjut, Head Kemitraan dan Program Kartu Prakerja Dwina M Putri menambahkan, dalam skema baru ini, pelatihan dilakukan secara offline dan online. Untuk offline akan dilakukan di 10 Ibukota Provinsi, sementara untuk online dilakukan di seluruh Indonesia.

"Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura,” kata Dwina.

Dwina menegaskan, program Kartu Prakerja dengan skema normal ini tidak akan ada lagi pelatihan menonton video secara mandiri (Self-paced learning).

Lantaran pihak Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja ingin melakukan peningkatan kualitas pelatihan secara luring atau offline dan daring dalam format webinar.

"Untuk tahap awal kita akan mencoba di dua moda dulu, pertama moda online dengan format webinar full. Kedua, adalah moda offline atau luring. Di awal ini tidak akan ada lagi moda pelatihan nonton video secara mandiri," ujar Dwina.

Berikut Syarat mendaftar program kartu Prakerja skema normal 2023:

- Warga Negara Indonesia- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Tidak sedang mengikuti pendidikan formal baik SD, SMP, SMA, S1, S2, S3- Berusia 18-64 tahun

- Tidak berstatus Pejabat Negara, Pimpinan dan/atau anggota DPRD, ASN, TNI, POLRI, KepalaDesa/Perangkat Desa, Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas BUMN/BUMD

- Belum pernah menjadi penerima Program Kartu Prakerja.

- Penerima Program Bansos Pemerintah lainnya kini diperbolehkan.