Kemenhub Siapkan Rp 15,87 Miliar di 2023 untuk Bangun Transportasi Darat di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dimulai. Beberapa infrastruktur dasar sudah berjalan, salah satunya adalah infrastruktur transportasi jalan di IKN Nusantara. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran Rp 15,87 miliar di 2023 untuk pembangunan transportasi darat di IKN.

"Kami juga menyampaikan prioritas dalam penyusunan program di tahun anggaran 2023 di mana program prioritas tersebut menjadi agenda utama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat antara lain dukungan Ibu Kota Negara," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dikutip dari Antara, Rabu (1/2/2023).

Anggaran sebesar Rp15,87 miliar tersebut terdiri dari dokumen perencanaan teknis IKN sebanyak 11 paket dengan alokasi anggaran Rp 9,77 miliar dan layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN dengan alokasi anggaran Rp 6,1 miliar.

Selain IKN, Ditjen Hubdat juga menyampaikan beberapa kegiatan prioritas lainnya untuk tahun anggaran 2023, di antaranya dukungan 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Tanjung Kelayang, Bromo, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 144,42 miliar.

Kemudian, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Ditjen Hubdat yang diselesaikan pada tahun anggaran 2023 di 52 lokasi sebesar Rp 828,92 miliar, pembangunan baru dan lanjutan infrastruktur Ditjen Hubdat di 21 lokasi senilai Rp 424,95 miliar.

Berikutnya, dukungan "by the service" (BTS) di 10 kota senilai Rp 589,87 miliar, pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan lokasi rawan kecelakaan serta pemeliharaan jalan sebesar Rp 928,90 miliar serta layanan keperintisan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, angkutan multimoda, dan angkutan barang di 33 provinsi senilai Rp 839,67 miliar.

Dalam kesempatan itu, Hendro juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Ditjen Hubdat mencapai Rp 5,285 triliun atau 98,2 persen dari alokasi anggaran pada 2022 sebesar Rp 5,364 triliun.

"Dari pagu anggaran Ditjen Perhubungan Darat yang Rp 5,364 triliun, dengan realisasi penyerapan keuangan di Ditjen Perhubungan Darat di 2022 adalah sebesar Rp 5,285 triliun atau 98,52 persen," kata Hendro.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sudah selesai. Rancangan regulasi ini akan mengatur tentang kemudahan berusaha di ibu kota baru ini sudah ditandatangani dan tinggal menunggu dipublikasikan. 

“RPP IKN tentang kemudahan berusaha ini sudah selesai, sudah diteken dan itu ada di kita karena prakarsanya dari Kementerian Investasi,” kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (25/1). 

Bahlil mengaku selama penyusunan RPP muncul berbagai perdebatan. Namun dengan rampungnya beleid ini berbagai perdebatan telah mendapatkan solusinya. 

“Perdebatan-perdebatan juga sudah selesai,” kata dia. 

Bahkan Bahlil mengklaim beleid ini telah menjadi yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Baik itu bagi pengusaha, pemerintah hingga pemerintah IKN Nusantara. 

“Ini RPP yang win-win bagi dunia usaha, pemerintah dan IKN karena bagus sekali,” kata dia. 

Saat dikonfirmasi terkait waktu publikasi RPP, Bahlil enggan memberikan keterangan. Alasannya, Kementerian Investasi hanya membuat RPP sedangkan publikasi menjadi kewenangan Sekretariat Negara (Setneg).

“Kalau di-publish ini kan urusan lain, itu urusan Setneg,” pungkasnya. 

Pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara tengah jadi fokus pemerintah. Namun, ini tak terlepas dari sejumlah kendala, seperti proses lelang yang tak selalu mulus.

Sama halnya dengan proses lelang untuk proyek garapan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dimana, masih ada dana yang tersimpan di kas Ditjen Cipta Karya sebagai alokasi pembangunan IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menerangkan ada sekitar Rp 660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara. Ternyata, rencana ini terganjal proses lelang sehingga urung diserap.

"Sisa anggaran Ditjen Cipta Karya tahun ini (2022) adalah sebesar Rp 882 miliar, terdiri dari untuk PHLN sebesar Rp 163,3 miliar, rupiah murni Rp 719 miliar ini untuk kegiatan-kegiatan di IKN masih ada tersisa 660,63 miliar. Ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal, untuk uang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa pengadaan lahan serta konsultasi," urainya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Sementara itu, ada Rp 58,7 dana yang masih tersisa untuk proyek Non IKN. Yakni adanya sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali.

Diana menguraikan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 17,6 triliun di 2022. Ini meningkat 40,69 persen atau Rp 5,09 triliun dari DIPA awL 2022 sebesar Rp 12,5 triliun.

Penambahan anggaran dilakukan untuk memberikan dukungan pada pembangunan prioritas. Diantaranya adalah penyelenggaraan Presidensi G20, dan pembangunan di kawasan IKN Nusantara.

Diana mengungkap, dana tambahan sebesar Rp 1,1 triliun untuk penyiapan Presidensi G20, dan Rp 2,3 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Adapun capaian realisasi keuangan 2022 sebesar 95 persen sedangkan relisasi fisik 96,9 persen. Kalau kita bandingkan dengan 2021 masih ada deviasi," kata dia.