Jokowi Target Normalisasi Ciliwung Rampung 2024, Tinggal 17 Km Lagi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).

"Normalisasi Sungai Ciliwung ini tinggal sekitar 17 km. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya oleh Kementerian PUPR," kata Jokowi.

RI 1 mengatakan, pembebasan lahan akan terus dilanjutkan oleh Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi (Pemprovk DKI Jakarta. Sehingga nantinya Kementerian PUPR dapat segera masuk pada titik-titik yang sudah dibebaskan untuk memulai konstruksinya.

"Kita harapkan dalam dua tahun hingga akhir 2024 yang 17 km itu Insya Allah selesai. Sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung dan akan sangat mengurangi banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi," ujar Jokowi.

Pengendali Banjir

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.

Lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3 per det menjadi 570 m3 per det, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.

Normalisasi Sungai Ciliwung ini melintasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa dan Pasar Minggu.

"Untuk ruas yang akan dilaksanakan tahun 2023, hasil kesepakatan dengan Pemprov DKI adalah ruas Cililitan karena pembebasan lahannya tidak sesulit ruas Rawajati," jelas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Bambang Heri.

Selain normalisasi Sungai Ciliwung, di bagian hulu juga telah diselesaikan pembangunan 2 bendungan kering (dry dam) di Kabupaten Bogor, yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Kementerian PUPR juga tengah membangun Sodetan Ciliwung yang berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang, serta pembangunan stasiun pompa air Sentiong di bagian hilir berkapasitas 50 m3 per detik.

"Untuk luas area banjir, setelah ada normalisasi 16,19 km area terdampak banjir menjadi 464 hektare. Dengan dibangunnya Bendungan Ciawi dan Sukamahi berkurang menjadi 318 hektare. Dengan sodetan berkurang menjadi 211 hektare, dan dengan tanggul 500 meter di ruas cawang, berkurang menjadi 196 hektare," terang Bambang.

Sebelumnya, sempat mangkrak 6 tahun, proyek Sodetan Ciliwung kembali dilanjutkan dengan target rampung April 2023. Namun, rencana penyelesaian Sodetan Ciliwung ini masih terbentur masalah anggaran pembiayaan proyek.

Kepala Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menganggarkan biaya untuk proses konstruksi, termasuk pembebasan lahan proyek Sodetan Ciliwung.

"Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya, oleh Kementerian PUPR," kata Yusmada pada Rabu, 1 Februari 2023.

Lalu, siapa jadinya yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan proyek penangkal banjir Ibu Kota ini?

Mengutip catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (2/2/2023), proyek Sodetan Ciliwung secara keseluruhan menelan biaya sekitar Rp 1,26 triliun.

Paket pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya (WIKA)- PT Jaya Konstruksi melalui skema kerja sama operasional (KSO), dengan masa pelaksanaan 730 hari kalender sesuai kontrak 1 Agustus 2021 hingga 2 Agustus 2023.

Kontrak kerjasama itu untuk melanjutkan pekerjaan Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 580 meter, meliputi pembangunan ganda sodetan, bangunan permanen inlet dan outlet sodetan, serta normalisasi Sungai Ciliwung dan Sungai Cipinang.

Aturan terkait skema kerjasama KSO ini tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Dalam peraturan itu dijelaskan, KSO merupakan kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan tertulis.

Di sisi lain, merujuk catatan Kementerian PUPR sebelumnya, alokasi anggaran juga turut dilimpahkan untuk konstruksi sodetan (terowongan) dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung sungai Cipinang sebesar Rp 683,9 miliar.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan, tak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan terkait proyek sodetan Ciliwung.

Hal ini merespons pernayataan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat terkait pembebasan lahan untuk tahun anggaran 2023 pada Rabu (2/1/2023) kemarin. Ida menyebut, masih ada beberapa lahan yang harus dibebaskan untuk proyek sodetan Kali Ciliwung.

"Oh gini, di ujung sodetan itu, karena sodetannya kalinya kita lebarin, maka jembatannya, kan tadinya lebarnya 15 meter misalnya. Jembatannya 15 meter, kalau kalinya dilebarin jadi 20-30 (meter), kan jembatannya harus kita panjangin di ujung," kata Heru saat ditemui di Jakarta Utara, Kamis (2/2/2023).

Karena itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menegaskan bahwa proyek pembangunan sodetan Ciliwung tak perlu pembebasan lahan lagi.

"Enggak (ada pembebasan lahan lagi). Kalau yang ini ya, saya lihat di Ciliwung, sudah (dibebaskan). Tinggal melebarkan saja, orang ada jalan," ucap Heru Budi.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengungkapkan, masih terdapat beberapa lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung. 

"Itu kemarin hasil pembicaraannya ada kebutuhan pembebasan lahan terkait dengan ada penyeberangannya Pak. Hanya beberapa bidang sih yang harus dibebaskan," kata Ida.