Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa Depo Pertamina Plumpang akan dipindahkan ke tanah milik Pelindo. Upaya ini dilakukan demi menciptakan rasa aman bagi warga sekitar Depo Pertamina.
Tidak hanya itu, Erick Thohir juga telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan penataan Objek Vital Nasional. Salah satunya mengenai batas aman pemukiman penduduk dengan Depo atau Kilang Pertamina.
Baca Juga
Dia mencontohkan, zona aman perlu ada di TBB Pertamina Plumpang. Setidaknya, jarak aman yang diberikan adalah 50 meter dari pagar pembatas.
Advertisement
Dengan jarak tersebut, harapannya warga sekitar bisa mendapatkan berada pada posisi yang lebih aman.
"Khususnya di Plumpang kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar, dan tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap dukungan pemerintah dan masyarakat. Keamanan menjadi hak yang prioritas untuk kita semua," tegas Erick, seperti ditulis, Selasa (7/3/2023).
Dipindahkan ke Tanah Pelindo
Soal pemindahan Depo, apa yang menjadi komitmen Erick Thohir ini berdasarkan hasil rapat dengan seluruh pihak, salah satunya Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
"Kami sudah merapatkan bahwa Kilang (TBBM Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo, ya," kata Erick.
Erick menyebut, waktu pembangunan Depo Pertamina baru di tanah Pelindo di lakukan pada akhir 2024. Proses pembangunan sendiri akaj memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun.
"Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun," ucapnya.
Jadi Percontohan Nasional
Erick mengatakan, relokasi Depo Plumpang ini untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali di masa mendatang. Meski demikian, tidak disebutkan lokasi persis tanah milik Pelindo yang dimaksud.
Erick menekankan bahwa tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang Pertamina diharapkan akan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM lain, dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain.
"Ini akan menjadi proyek percontohan pertama, sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," tutupnya.
Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Menko Luhut Sebut Pihak yang Beri Izin Warga Tinggal Tak Benar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Menko Luhut menilai, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Depo di Jalan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang direlokasi.
"Jangan dibalik-balik. Plumpang dibuat sana ada daerah kosong, buffer zone untuk tidak ada kejadian, Jangan ini (depo-red) yang disuruh pindah. Orang yang tak berhak di situ yang harus disuruh pindah,” ujar Menko Luhutdikutip dari salah satu video siaran televisi swasta, Selasa (7/3/2023).
Ia menuturkan, pemerintah akan mengkaji kompensasi jika masyarakat yang akan direlokasi.”Setiap waktu akan begitu, tak boleh. Pemerintah akan kaji berikan kompensasi. Tak boleh terulang,” tutur dia.
Menko Luhut menuturkan, pihak yang memberikan izin kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang itu tidak benar. "Yang berikan izin itu tidak benar, karena itu, tanggung jawab nyawa yang hilang itu,” ujar dia.
Sebelumnya berdasarkan data BPBD DKI Jakarta Senin, 6 Maret 2023 pukul 06.00 WIB, korban meninggal dunia ada 18 jiwa. 39 jiwa sedang dalam penangangan tim medis di 9 rumah sakit. Sementara itu, 172 korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Seladan, Jakarta masih mengungsi.
Advertisement
39 Orang Masih Dirawat di Rumah Sakit
Sebelumnya, Plh Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta M Ridwan Ibrahim menyatakan, masih ada 39 warga yang dirawat di rumah sakit di Jakarta, akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret lalu.
Selain itu, BPBD DKI juga mencatat 172 warga masih mengungsi di sejumlah lokasi penampungan. Antara lain Kantor PMI Jakarta Utara dan di RPTRA Rasella.
Ridwan menyatakan, pihaknya terus bersiaga untuk memastikan kondisi korban dan pengungsi kebakaran depo Pertamina Plumpang, mendapatkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian.
“Bantuan yang disalurkan ini terdiri dari makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan ini akan terus diupayakan untuk disalurkan secara optimal dan kontinyu," kata dia, Selasa (7/3/2023).
Selain itu, bantuan berupa air mineral, sarung, selimut, mukena, terpal, matras, family kit, kidsware, sandang, kantong jenazah, sabun batangan, wipol, hand sanitizer, masker, kipas angin, alas tenda dan megaphone juga telah disalurkan kepada warga di pengungsian.
Ridwan menyampaikan bahwa juga tersedia pelayanan data kependudukan di dua tempat pengungsian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Warga dilayani untuk keperluan cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga permohonan akta lahir.
"Posko PMI Jakarta Utara dan RPTRA Rasela telah melayani 166 layanan, di antaranya cetak KTP, cetak Kartu Keluarga (KK), pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), permohonan akta lahir, dan konsultasi," terang Ridwan.