Sejarah Depo Plumpang Pertamina, Dibeli 1971 dan Terbakar di 2023

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjawab berbagai pernyataan mengenai mengapa pertamina membangun terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) atau depo Plumpang, Jakarta Utara yang notabene adalah lingkungan padat penduduk di tengah kota.

Nicke menjelaskan, Pertamina membeli tanah yang saat ini digunakan sebagai depo Pertamina Plumpang pada tahun 1971 dengan luasan sekitar 82 hektare. saat itu sekitar tanah di depo tersebut masih sangat kosong.

"Dari jumlah tersebut yang dibangun sekitar 72 hektare," kata dia dalam rekaman Rapat Dengar Pendapat antara Pertamina dengan DPR yang dikutip pada Kamis (16/3/2023).

Namun menurut Nicke, pemukiman masyarakat mulai bertumbuhan di sekitar Depo Plumpang di akhir tahun 1980 Nahkan, pada saat ini atau di 2023 ini, rumah-rumah masyarakat sudah nempel di dinding pembatas di Depo Pertamina Plumpang.

Depo Plumpang ini merupakan salah satu bagian dari Integrated Terminal Jakarta. Memang Terminal atau Depo Plumpang ini letaknya paling dekat dengan kawasan pemukiman.

Depo Plumpang ini mendapat pasokan BBM melalui pipa dari kilang Balongan yang panjangnya kurang lebih 221 kilometer(km) dengan diameter 16 inci.

Nicke menjelaskan bahwa Pertamina memiliki dua depo atau terminal di wilayah tersebut pertama adalah terminal Plumpang dan kedua berada di Tanjung Priok. Perbedaan keduanya adalah untuk di Plumpang dipasarkan ke retail dan di Tanjung Priok disalurkan ke industri.

Selain itu, Pertamina juga memiliki terminal LPG di Tanjung Priok yang memasok LPG di Banten dan Jabodetabek.

Terbakar 

Nicke Widyawati mengungkapkan insiden kebakaran di Terminal BBM Plumpang atau Depo Pertamina Plumpangpada Jumat 3 Maret 2023 malam bukan berasal dari tangki BBM.

"Insiden itu ada di mana ? itu kalau kita di pojok atas kanan, pas di belokan, di situ. Jadi, bukan di tangkinya tetapi di pipanya. Kalau dilihat ada pipa yang masuk ke dalam tangki tersebut. Di pipa inlet itu lah yang terjadi kebakaran," ucap Nicke.

"Saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya tangki-tangki dan seluruh instalasi fasilitas yang ada di TBBM Plumpang itu masih aman, tidak terbakar. Yang terbakar adalah pipa yang inlet saja," lanjutnya.

Ia menjelaskan api yang membakar pipa tersebut dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah kejadian dan berikutnya proses pendinginan.

"Itu pun berhasil kami padamkan dalam waktu 1 jam setelah itu didinginkan sehingga setelah 3 jam dinyatakan aman sehingga pada saat itu setelah kejadian pukul 04.00 sudah diaktifkan digunakan kembali tetapi pipanya kami off-kan tidak digunakan," tuturnya.

Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam menangani permasalahan lahan di area Depo Pertamina Plumpang. Sebab infrastruktur penyaluran BBM tersebut punya peran yang besar atas kelancaran perekonomian DKI Jakarta juga daerah sekitarnya .

Pengamat Kebijakan Energi Direktur Pusat Studi Kebikan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengatakan, penentuan lokasi wilayah Plumpang Jakarta Utara dan pembangunan depo penampungan BBM, tentunya sudah berdasarkan kajian yang mendalam dari berbagai aspek.

Aspek ini termasuk perkembangan kota dan penduduknya dan tentu pula direncanakan buat jangka panjang dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

"Perencanaan untuk keperluan jangka panjang depo BBM Plumpang jelas terlihat dari luas nya area depo yang dipersiapkan ketika awal dibangun dulu," kata Sofyano, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya keberadaan depo Plumpang selama ini terbukti tidak menyalahi ketentuan peruntukan yang berlaku, karenanya ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi persoalan keberadaan depo BBM ini.

Pasalnya, terganggunya depo Plumpang justru bisa berdampak terhadap perekonomian nasional terkait keberadaan Pusat pemerintahan yang berada di Jakarta.

"Keberadaan depo BBM Pertamina di wilayah Plumpang tersebut sangat tidak tepat jika disimpulkan sudah tidak ideal atau tidak cocok lagi buat depo BBM," ucapnya.

Sofyano mengungkapkan, atas peran pentingnya depo Pertamina Plumpang, sangat tepat jika pemerintah mengambil sikap memerintahkan untuk memperluas atau menambah luas buffer zone yang ada.

Dia melanjutkan, untuk masalah terkait keberadaan warga harus diselesaikan secara proporsional. Azas keadilan perlu jadi pertimbangan. Bagi warga yang terbukti memiliki hak atas tanah yang sah secara hukum tentu berbeda dengan warga yang tidak bisa membuktikan itu namun ini perlu sikap yang bijak dalam menyelesaikannya.

"Pertamina dan juga pihak instansi terkait seperti BPN dan Pemprop DKI Jakarta tentu bisa memberikan bukti dokumen atas luas area yang dipersiapkan buat depo BBM Plumpang tersebut, artinya Pertamina tentunya tidak asal klaim terhadap luas area untuk depo tersebut," tutupnya.