Tembus 39 Juta Peminjam, Penyaluran KUR Capai Rp 1,3 Triliun di 2022

Liputan6.com, Bali Penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR telah meningkat dari Rp 22,75 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 365,5 triliun pada tahun 2022.

Pencapaian itu diungkapkan oleh Direktur Investasi, Sistem Manajemen Kementerian Keuangan Syafriadi, dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kemenkeu pada Rabu (29/3/2023).

"Penyaluran KUR pada tahun 2022 mencapai Rp. 365,5 triliun (USD 26,1 Miliar), yang merupakan 23,34 persen dari total kredit UMKM dan 5,69 persen dari total kredit perbankan," papar Syafriadi di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).

"Total penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 2022 adalah sebesar Rp 1.323 triliun (USD 94,5 Miliar), yang disalurkan kepada 39,4 juta peminjam secara kumulatif," tambahnya.

Di kawasan Jawa, Syafriadi mencatat, para peminjam KUR telah mencapai 4.438.425 dengan total nilai Rp.206,5 triliun. Angka ini menandai yang terbesar se Indonesia, dengan pinjaman terbesar lainnya berada di kawasan Sumatera sebesar 1.370.654 peminjam dengan nilai Rp. 79,31 triliun.

Sebagai informasi, Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui subsidi suku bunga yang disalurkan melalui lembaga keuangan (umumnya bank) dengan penjaminan kredit.

Suku bunga untuk peminjam KUR adalah 6 persen untuk semua skema, kecuali untuk Super Mikro dan Mesin Pertanian yang memiliki rate 3 persen.

"Program ini telah memainkan peran besar dalam memberdayakan UMKM di Tanah Air," ujar Syafriadi.

Penyaluran kredit kepada masyarakat telah menjadi salah satu perangkat atau instrumen Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Tingginya optimisme terhadap prospek perekonomian nasional tercermin dalam kinerja penyaluran kredit perbankan yang mampu tumbuh 11,35 persen (yoy), diikuti terjaganya tingkat Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,44 persen pada Desember 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit selama 5 tahun sebelum pandemi, yaitu 8,9 persen.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah kepada UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan kepada UMKM produktif dan belum memiliki cukup agunan untuk mengakses pembiayaan, atau biasa disebut feasible namun unbankable.

Pemerintah memberikan subsidi bunga/subsidi marjin kepada debitur KUR yang di dalamnya termasuk penjaminan kredit, sehingga masyarakat dapat mengakses kredit yang mudah dan murah.

Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM pemula agar mengakses KUR, khususnya KUR Super Mikro, untuk mengembangkan usahanya.

Bagi Pekerja Terkena PHKSkema KUR Super Mikro ini penyalurannya dioptimalkan kepada pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif.

Pemerintah pada tahun 2023 juga menurunkan suku bunga/marjin KUR Super Mikro dari 6 persen menjadi sebesar 3 persen efektif per tahun untuk meningkatkan jumlah debitur KUR baru dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha super mikro.

“Pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3 persen demi menghadapi resiko stagflasi serta wujud keberpihakan kepada pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Minggu (19/3/2023).

Calon debitur KUR Super Mikro dimudahkan dengan tidak dipersyaratkan lama minimal usaha 6 bulan seperti skema KUR lainnya, cukup diganti dengan bukti telah mengikuti pelatihan atau adanya pendampingan dari keluarga yang telah memiliki usaha.