Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

BPKP Rampungkan Hasil Audit, Wamen BUMN Nilai Impor KRL Bekas Tetap Butuh

Rencana impor KRL bekas tersebut jadi polemik, lantaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai itu tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian lewat penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 05 Apr 2023, 13:31 WIB

Diterbitkan 05 Apr 2023, 13:31 WIB

Rencana impor KRL bekas tersebut jadi polemik, lantaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai itu tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian lewat penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Suasana gerbong KRL saat berhenti di Stasiun Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Rencana impor KRL bekas tersebut jadi polemik, lantaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai itu tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian lewat penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).(Yopi Makdori/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan hasil audit rencana impor KRL bekas dari Jepang.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengaku, dirinya belum menerima hasil rekomendasi BPKP. Namun, ia hendak berdiskusi dengan BPKP. Sebab, jadi tidaknya impor KRL bekas Jepang harus dipertimbangkan baik-baik.

"Kita memahami percepatan untuk impor karena ini ada kebutuhan. Tapi juga di sisi lain kita juga lihat sisi kemampuan INKA terkait kualitas, kita cari titik tengahnya. Kita belum baca, nanti kita tentukan titik temu yang pas," ujar Tiko, sapaan akrabnya saat ditemui di Travoy Hub TMII, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Untuk produksi dalam negeri, Tiko menyatakan, PT Industri Kereta Api (INKA) beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan desain KRL di pabrik Banyuwangi. Sehingga operasional KRL Commuter Line tidak perlu lagi tergantung pada kereta bekas Jepang.

"Kemarin kita di Banyuwangi sudah resmikan proses produksinya, dan kita sudah detailkan desainnya yang sesuai spec, yang sama dengan spec dari Jepang," ungkapnya.

Namun, proses produksi KRL ciptaan anak bangsa tersebut tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Sehingga, Tiko menilai urgensi impor KRL bekas Jepang tetap penting.

"Kita mungkin akan mulai produksi dan selesai tahun 2025. Kita paham bahwa kebutuhannya besar. Kita akan rekomendasikan antara percepatan produksi INKA, dan sementara diisi dengan impor. Tapi kita lihat dulu rekomendasi BPKP, apa yang musti kita penuhi dulu," tuturnya.

BPKP Sarankan Impor KRL Jepang, Alasannya?

Ada Pergantian Wesel, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Manggarai

Kereta commuter line melintas di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (13/2/2020). PT KCI melakukan rekayasa perjalanan KRL Bogor dan Bekasi terkait penggantian wesel atau persimpangan rel di stasiun Gambir dan Jakarta Kota. (merdeka.com/Magang/Muhammad Fayyadh)

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamruddin Hakim mengatakan pihaknya telah menyelesaikan review rencana impor KRL dari Jepang pada akhir Maret 2023 dan laporan tersebut telah disampaikan kepada para stakeholder.

Azward menyebut di dalam laporan itu berisikan rekomendasi BPKP kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan impor kereta dari negeri Sakura.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil review rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azward dalam keteranganya, Rabu (5/4).

Akan tetapi sebagai auditor internal, pihaknya tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Sebab kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ucapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian hingga saat ini belum memberikan restu terkait impor KRL atau kereta bekas dari Jepang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya tengah mengutamakan untuk melakukan retrofit terhadap kereta lama.

Nasib Kereta Lama

Ada Pembatasan Penumpang KRL, Antrean Panjang Terjadi di Stasiun Bekasi

Suasana Stasiun Bekasi, Jawa Barat.(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menurutnya, kereta lama masih bisa dilakukan pembaharuan dengan teknologi baru, oleh karena itu masih bisa digunakan kembali.

"Jangan salah ya, pemerintah memutuskan retrofit," ujar Agus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/3).

Dia menjelaskan, sebelum melakukan retrofit pihaknya akan melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kurun waktu 10 hari untuk mengetahui berapa banyak kereta yang bisa diperbaharui.

"Nanti kita lihat dari hasil auditnya berapa banyak, yang bisa kita retrofit sebanyak-banyaknya akan kita retrofit. Kenapa kita retrofit? supaya tenaga kerjanya kan ada di Indonesia," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓