Pupuk Indonesia Sudah Salurkan 2,06 Juta Ton Pupuk Subsidi

Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 2,06 juta ton pupuk bersubsidi telah tersalurkan kepada petani per 10 April 2023. Angka ini merupakan 69,4 persen dari rencana alokasi hingga April 2023 sebanyak 2,97 juta ton.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengatakan pupuk bersubsidi yang telah disalurkan Perusahaan sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah. Dalam hal ini, pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK. “Sampai dengan tanggal 10 April 2023, pupuk bersubsidi sudah tersalurkan sebesar 2,06 juta ton yang terdiri dari pupuk jenis urea sebesar 1,20 juta ton dan NPK sebesar 843.740 ton,” demikian ungkap Wijaya seperti yang dikutip Rabu, (12/4/2023).

Untuk tahun ini, Pupuk Indonesia diminta untuk menyalurkan 7,85 juta ton pupuk bersubsidi. Rinciannya, pupuk Urea 4,64 juta ton dan NPK 3,21 juta ton. Sedangkan rencana produksi Pupuk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,3 juta ton, baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi. Di sisi lain, Wijaya menyampaikan akan menindak tegas pelaku usaha nakal yang menjual pupuk bersubsidi diluar ketentuan. Utamanya, pada wilayah-wilayah penyaluran yang jadi tanggung jawab Pupuk Indonesia.

Mengingat penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu dilakukan oleh mitra resmi PT Pupuk Indonesia. Disamping adanya kriteria petani tertentu yang bisa mendapat pupuk subsidi.

“Pupuk Indonesia akan memberikan sanksi tegas bagi distributor apabila ditemukan baik distributor, pengecer atau kios melakukan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawab di luar ketentuan yang berlaku,” ungkap Wijaya.

Kriteria Lebih lanjut Wijaya mengungkapkan para petani yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi hanya bisa menebusnya di kios pupuk lengkap (KPL) atau mitra resmi Pupuk Indonesia.

Adapun, para KPL resmi diwajibkan untuk menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Permendag No 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Yaitu pengecer atau kios pupuk bersubsidi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya. Lalu menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dan tidak melebihi HET.

Kemudian memasang papan nama dengan ukuran 0,50 m x 0, 75 m sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk resmi oleh Holding BUMN Pupuk, memasang daftar harga tidak melebihi HET, serta melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada distributor yang ditunjuk sesuai SPJB.

Selanjutnya, para pengecer atau kios melakukan penjualan pupuk bersubsidi ke petani sesuai dengan kebutuhan, tanpa paksaan dan tidak dibenarkan dilakukan secara bundling atau gandengan. Mengingat keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dan hanya petani yang memenuhi kriteria atau syarat yang dapat menebus pupuk bersubsidi, maka pengecer atau kios diimbau dapat menyediakan pupuk non subsidi. Stok Pupuk Subsidi

Wijaya menerangkan, stok pupuk subsidi yang dikuasai Pupuk Indonesia saat ini berjumlah 663.034 ton per 11 April 2022. Jumlah stok ini tersedia di Gudang Lini III atau tingkat kabupaten. Jika dibandingkan dengan stok ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah, maka jumlah yang tersedia mencapai 264 persen atau tiga kali lipat dari ketentuan. "Jumlah stok pupuk bersubsidi yang tersedia di Gudang Lini III ini terdiri dari Urea sebesar 381.488 ton dan NPK sebesar 281.546 ton. Angka stok ini masing-masing setara 255 persen dan 277 persen dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan Pemerintah," ungkapnya.

Perlu dicatat, Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dalam aturan ini, terdapat kriteria petani yang berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi seperti wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektar. Selanjutnya, pupuk bersubsidi saat ini difokuskan kepada urea dan NPK dan terdapat 9 jenis komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao, dari yang sebelumnya ditujukan untuk sekitar 72 komoditas. Dengan begitu, petani yang tidak sesuai kriteria pada Permentan 10 tahun 2022 ini maka tidak berhak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Efisien

PT Pupuk Indonesia (Persero), melalui anak usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, melakukan kerjasama distribusi pupuk bersubsidi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan distribusi serta antisipasi kepadatan jalur darat menjelang arus mudik dan balik Lebaran Tahun 2023.

Direktur Utama Pupuk Sriwidjaja Tri Wahyudi Saleh menyambut baik Kerjasama distribusi pupuk bersubsidi dengan moda angkutan kereta api. Pasalnya, Kerjasama ini disebut dapat mempercepat waktu penyaluran.

"Kalau kita pakai truck mungkin bisa 4-5 jam dari Cilacap, kalau ini (kereta api) 3 jam sampai sini (gudang), tepat waktu," demikian ungkap Tri Wahyudi dalam acara Peresmian Kerjasama Angkutan Pupuk Subsidi Menggunakan Kereta Api di Gudang Prupuk Brebes, Jawa Tengah, Selasa (4/4/2023).

Pendistribusian pupuk bersubsidi dengan kereta api, dikatakan Tri Wahyudi, juga sangat efektif dan efisien. Dirinya menjelaskan, satu rangkaian kereta terdiri dari 10 gerbong dengan jumlah pupuk yang diangkut sekitar 300 ribu ton sekaligus, atau estimasi 1 gerbong membawa 30 ton.

Tri berharap kerjasama distribusi dengan KAI ini dapat diperluas ke gudang-gudang lainnya yang juga dilewati oleh jalur rel kereta api, sekaligus meningkatkan ketepatan waktu dalam distribusi pupuk bersubsidi.

"Isu yang banyak beredar, pupuk tidak tepat waktu datangnya, jadi ini salah satu solusi untuk memperbaiki moda transportasi. Kapasitas gudang ini 10.000 ton, alokasi setahun ini (Brebes) sekitar 41.000 ini cukup maksimal, stok kita cukup banyak, posisinya sudah di atas 100 persen dari ketentuan Pemerintah, sehingga kalau ada isu pupuk langka, pupuknya banyak, ini kita tunjukan ke masyarakat," tambah Tri Wahyudi.