Erick Thohir: Rp 9,5 Triliun Dana Pensiun BUMN Salah Investasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal hasil audit pengelolaan dapen atau dana pensiun BUMN. Ia menemukan adanya indikasi salah penempatan investasi mencapai Rp 9,5 triliun.

"Dapen BUMN kan kemarin pengelolaannya sudah dikonsolidasi. Rp 9,5 triliun terindikasi ada salah investasi atau korupsi," kata Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Erick melaporkan, Kementerian BUMN sudah ambil tindakan terhadap kasus korupsi dapen BUMN. Namun, ia menegaskan tidak semua dana pensiun tersebut terindikasi korupsi.

"Tentu yang korupsi kemarin sudah diambil tindakan. Yang salah investasi bukan korupsi, karena (fluktuasi) market/pasar. Itu kita dorong 3-5 tahun transisi penyehatan," ucapnya.

"Seperti juga Jiwasraya, kan perlu 2-3 tahun (proses penyehatan). Yang penting rule of the game-nya benar," dia menambahkan.

Belajar dari kasus sebelumnya, Erick lantas menyerahkan proses penyehatan dana pensiun BUMN kepada IFG Life. Terlebih, ia menilai perusahaan tersebut kini telah dikomandoi Hexana Tri Sasongko, sosok berkompeten yang juga mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kan IFG udah pengalaman, sudah ada pak Heksana dirutnya, yg rambutnya tambah tipis, ngurusin, sekarang tambah tipis lagi," kata Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan rencana untuk menggabung kekuatan BUMN Karya di bawah payung PT Danareksa (Persero).

Erick mengaku sudah punya cetak biru (blueprint) untuk melakukan konsolidasi perusahaan-perusahaan berskala kecil, namun tetap perlu waktu. "Kita akan me-merger BUMN-BUMN Karya yang ada di bawah Danareksa," ujar dia, Kamis (25/5/2023).

Sementara untuk perusahaan konstruksi pelat merah besar juga bakal dilakukan sinergi. Erick menyebut beberapa nama BUMN Karya, seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, hingga PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

"Rencana tadi, contohnya HK akan bersinergi dengan Waskita. PP akan bersinergi dengan WIKA. Nah, itu belum merger, tetapi istilahnya bisa menjadi anak usaha sehingga memperkuat cashflow," ungkapnya.

Secara roadmap, penyusunan roadmap konsolidasi BUMN Karya sejak awal sudah dilakukan bersama Boston Consulting Group. Menurut dia, ada tiga konteks yang telah Kementerian BUMN pelajari bersama pihak konsultan.

"Nomor satu, ketika pembiayaan jangka pendek harus biayai proyek jangka panjang, itu kan yang akhirnya tidak ketemu. Yang kedua, kita juga memfokuskan para karya ini harus dengan expertise-nya, jangan palugada. Artinya apa, gara-gara rebutan proyek mereka membanting harga untuk mendapatkan proyek, padahal cashflow-nya tidak ketemu," bebernya.

"Ketiga, yang lebih parah Karya-Karya ini juga melebarkan bisnisnya kepada hal-hal yang bukan justru ekspert-nya seperti properti. Nah, itu lah yang kita konsolidasi dan kita perbaiki," pungkas Erick Thohir.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kondisi BUMN Karya yangbergerak di sektor konstruksi dalam kondisi membaik. Erick Thohir telah memiliki langkah-langkah strategis yang akan memperkuat kondisi kesehatan BUMN Karya.

Bahkan setelah berbagai kasus hukum mendera jajaran direksi BUMN Karya, Erick yakin, kondisi tersebut merupakan proses yang akan memperkuat perusahaan - perusahaan itu.

Demikian Erick Thohir menjawab pertanyaan media saat berbicara pada acara Ramah Tamah Menteri BUMN dengan Wartawan di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Hal tersebut juga sekaligus menjawab pertanyaan wartawan berkaitan dengan perkembangan terbaru berupa penahanan Direktur Utama Waskita Karya oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Erick menyebutkan bahwa dirinya tengah terus melakukan diskusi dengan Kejagung. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap petinggi Waskita Karya tersebut.

"Dengan mengetahui itu, maka kami dapat menarik pelajaran berharga," ujarnya.

Ke depan, kata Erick, langkah-langkah pencegahan atas pelanggaran di BUMN, terutama di BUMN Karya, telah ia persiapkan.

Langkah itu adalah dengan menegaskan kembali aturan Penugasan. Salah satu aturannya adalah menegaskan agar Menteri BUMN mengetahui penugasan - penugasan yang ditetapkan kepada BUMN.

"Karena jangan sampai saya tidak tahu, dananya dari mana, feasible atau tidak. Jangan muncul setalah ada masalah, lalu meminta pertolongan," ujar Erick.

Setiap penugasan BUMN, menurut Erick, harus menggunakan mekanisme korporasi. Misalkan untuk sumber pendanaan, apakah didanai oleh pinjaman jangka panjang, jangka pendek, atau harus menambah ekuitas.

"Dengan adanya omnibus law BUMN, dimana peraturan menteri yang 45 menjadi hanya 3, aturan Penugasan menjadi lebih jelas," kata Erick.

Untuk memastikan tingkat kesehatan BUMN Karya, Erick telah memerintahkan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Danareksa untuk mengkaji kondisi aset hasil pekerjaan BUMN Karya. Ini perlu karena kondisi perekonomian yang sedang sulit seperti saat ini, menyebabkan ada proyek konstruksi atau properti yang belum dapat dimonetisasi.

"Namun, yang jelas saat ini BUMN Karya jauh lebih sehat, karena proyek tetap berjalan, pembayaran pun sudah mulai lancar," ungkap Erick.