Curhat Jokowi, Anggaran Masih Bocor Sana Sini Meski Dipelototi BPKP

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia bahkan mengisahkan ikut melakukan pengawasan dengan turun ke bawah. Diketahui, Jokowi kerap blusukan ke pasar-pasar, termasuk memberikan bantuan.

"Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ," ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Dipelototi, turun kita ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?," sambungnya.

Dihadapan pada pegawai BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga Direksi BUMN, dia menegaskan skema pengawasan perlu berorientasi terhadap hasil. Utamanya untuk optimalisasi penggunaan anggaran dan program pemerintah.

"Saya minta pengawasan itu orientasi bukan prosedur nya, orientasi nya hasil itu apa. Banyak APBN-APBD kita yang berpotensi tidak optimal," tegasnya.

Menanggapi laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Jokowi meminta aparat pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Termasuk dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

"Saya ingatkan baik pusat dan daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, 43 persen (program pemerintah terindikasi tak optimal) bukan angka yang sedikit," tegas Jokowi.

Pada laporannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap ada 43 persen program pemerintah yang berpotensi tidak optimal. Pada saat yang sama, ada 21 persen penggunaan anggaran yang juga dinilai tak optimal.

"Dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah, perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal. Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik," urainya.

"Di samping itu, kami juga menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik," sambung Ateh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sudah ada 96 negara yang sudah menjadi 'pasien' Dana Moneter Internasional (IMF). Ini menunjukkan kondisi ekonomi global sedang tidak dalam keadaan baik.

Dia mengatakan hal itu didapat setelah bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva. Menurutnya, ini jadi ciri mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan jalan yang mudah.

"Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia tak mendukung, saat di Jepang, di Hiroshima di (forum) G7 saya bertemu dengan managing director IMF, Kristallina Georgieva, beliau sampaikan yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara, 96 negara," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Menurutnya kondisi ini menjadi tanda lebih buruk dari kondisi krisis tahun 1998 lalu. Saat itu disebut hanya ada 10 negara yang menjadi pasien IMF.

"Dulu 98 berapa sih? 10 aja nggak ada udah geger semuanya. 96 negara ini. Menunjukkan situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sulit," ujarnya.

Disamping itu, kabar mengenai Eropa yang masuk jurang resesi juga semakin menandakan kalau kondisi ekonomi global tidak baik.

"Mungkin 1-2 minggu kemarin kita baca di Eropa secara teknikal sudah masuk resesi. Informasi yang jelek-jelek seperti itu," ujarnya.

"Maka setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN APBD BUMN semua harus produktif. Karena cari uang, sulit entah itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah," sambungnya.

Jokowi juga menyebut ini bagian dari tantangan mengejar visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Maka, diperlukan fokus pada peningkatan produktivitas.

"Saat ini pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia emas 2045. Bukan barang mudah, angkanya sudah ada tapi tantangannya juga tidak gampang," kata dia.

Untuk melaksanakan ini, dia meminta adanya pengawasan yang dilakukan. Artinya, ada peran BPKP pada aspek ini.

"Sekali lagi untuk wujudkan Indonesia emas 2045 tidak mudah, inilah pentingnya peran pengawasan, sangat penting perannya," ungkap Jokowi.