Kemenkeu Sebut Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang. Utang Indonesia yang bertambah juga diimbangi dengan kemampuan membayar utang yang meningkat.

"Alhamdullilah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” ujar Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan, dikutip dari Antara, ditulis Kamis (15/6/2023).

Selain itu, Deni membenarkan utang pemerintah saat ini menembus tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945. Hal ini seperti disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Akan tetapi, Deni menuturkan, pernyataan JK tidak lengkap.

“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” tutur dia.

Deni menuturkan, utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Namun, saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai tingkat tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia.

Deni menambahkan, utang Indonesia yang meningkat turut diimbangi oleh kemampuan membayar utang yang juga meningkat.  Dengan demikian, utang pemerintah dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya.

Selain itu, Deni mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini bisa kelola utang dengan baik. Pengelolaan tersebut tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.

Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD 403,1 miliar atau setara dengan Rp 6.028 triliun (kurs 14.954 per dolar AS). Utang Luar Negeri ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar USD 403,3 miliar. 

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Kamis (15/6/2023).

Di sisi lain,kata Erwin, utang pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD 194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 194,0 miliar.

"Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," kata Erwin.

BI menilai perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Adapun penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Kendati demikian, Erwin menegaskan, Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,3 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

"Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Sementara, ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD 199,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 199,9 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy).

Disisi lain, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 4,7 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8 persen (yoy) dan 3,0 persen (yoy).

Selanjutnya, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.

Dengan demikian, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada April 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,8 persen dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

'Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya